Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan sindikat online scam di Kamboja dan Myanmar dalam beberapa tahun terakhir.
Dari hasil penanganan dan pemulangan korban, Kementerian Luar Negeri mencatat tingginya angka kasus yang sebagian besar terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
“Pada saat Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan korban TPPO dari Kamboja dan Myanmar beberapa waktu lalu, tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan semacam wawancara kepada WNI yang kami pulangkan. Dan saya kira ini adalah template yang sama antara yang Myanmar dan Kamboja, bahwa tidak semuanya merupakan korban TPPO,” ujarnya saat Rapat Kerja bersama DPR Komisi I, Senin (30/6/2025).
Lebih lanjut, dia menjelaskan, sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan sindikat online scam, baik di Kamboja maupun Myanmar. Berdasarkan data Kemenlu periode 2021–2025, tercatat ada sekitar 7.600 kasus yang terkait online scam.
“Kalau berdasarkan data Kemenlu sepanjang 2021 sampai 2025 ada 7.600 kasus yang dalam kaitannya dengan online scam, dan dari jumlah tersebut Kamboja itu angkanya paling tinggi ada 4.300-an, di Myanmar ada sekitar 1.100 orang, kemudian dari jumlah tersebut, 1.508 kasus itu usulannya dengan TPPO,” kata Sugiono.
Tak hanya itu, dia juga mengungkap adanya fenomena repeated offender, yaitu korban yang sudah berhasil dipulangkan tetapi kembali terjerumus ke sindikat atau penipuan serupa.
Baca Juga
Dalam rapat dengan Komisi I DPR, Sugiono menekankan pentingnya upaya komprehensif sejak awal, termasuk edukasi dan penyuluhan bagi calon pekerja migran agar lebih cermat dan kritis dalam mengecek legalitas lowongan kerja.
“Apa yang harus dilakukan adalah pemberian penyuluhan ataupun sosialisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengisi lowongan pekerjaan yang ada, semuanya harus dicek benar atau tidak, kemudian track record-nya seperti apa,” jelasnya.
Sugiono juga mengajak Komisi I untuk terlibat aktif karena banyak konstituen di daerah pemilihan yang bekerja ke luar negeri.
Dia menambahkan, salah satu tantangan terbesar adalah banyaknya pekerja yang undocumented atau tidak melaporkan diri, terutama mereka yang bekerja di sektor-sektor yang rawan.
“Memang sebenarnya tidak ada excuse untuk bisa mendata dan mencari semuanya dan mendaftar semuanya, namun dengan berbagai keterbatasan kami melakukan itu juga pendataan,” pungkas Sugiono.
