Bisnis.com, Jakarta — Kementerian HAM akan membuat regulasi untuk perusahaan tambang agar melakukan uji tuntas HAM sebelum beroperasi di Indonesia.
Wakil Menteri HAM, Mugiyanto mengatakan bahwa banyak perusahaan tambang yang kini belum sejalan dengan prinsip HAM di Indonesia, salah satu kasusnya adalah perusahaan tambang yang ada di wilayah Raja Ampat, Papua.
Maka dari itu, Mugiyanto mengemukakan bahwa pihaknya akan menggandeng pihak kementerian lain untuk membuat regulasi uji tuntas HAM bagi perusahaan tambang.
“Kami di Kementerian HAM siap bekerja sama dengan kementerian lingkungan hidup dan kementerian lembaga lainnya untuk mendorong dan memastikan kepatuhan perusahaan agar mematuhi norma-norma HAM,” tuturnya di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Dia menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan salah satu bagian dari HAM yang sudah diakui baik secara nasional maupun internasional untuk melindungi ekosistem dan orang-orang yang bergantung pada lingkungan tersebut.
Menurutnya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Baca Juga
"Aktivitas tambang yang saat ini merusak lingkungan tentu saja merupakan tindakan yang mencederai hak atas lingkungan yang baik tersebut," katanya.
Selain itu, menurutnya, Asta Cita juga telah mengamanatkan kepada para pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, untuk menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegrasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif.
“Karena itu, langkah yang diambil Menteri Lingkungan Hidup untuk menangani kasus di Raja Ampat tersebut juga patut diapresiasi, karena sudah sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh ASTA CITA, terutama program-program dalam Asta Cita 2, yang mengamatkan pentingnya untuk mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna,” ujarnya.
