Turki Ingin Gabung Dengan AS Perangi ISIS

Bisnis.com, ISTANBUL -  Turki ingin bergabung dengan AS dalam gerakan militer untuk menyingkirkan IS dari Raqqa, Suriah, selama persekutuan itu tidak menyertakan pasukan pemberontak Kurdi, kata Presiden Tayyip Erdogan pada Minggu (25/9/2016).

Turki, anggota NATO dan bagian dari sekutu pimpinan AS dalam memerangi IS, mendukung kelompok pemberontak Arab dan Suriah Turki, yang menduduki Jarablus, Suriah, dari kelompok keras satu bulan lalu dalam gerakan disebut "Perisai Eufrat".

Namun, Ankara mengerti akan kehadiran Satuan Perlindungan Rakyat (YPG), yang bersekutu dengan AS dan lengan politiknya, Partai Persatuan Demokratis (PYD), kelompok Kurdi Suriah, yang mereka pandang sebagai perpanjangan pegaris keras Kurdi, yang melakukan pemberontakan tiga dasawarsa di negaranya.

"Menteri luar negeri dan militer kami berbicara dengan AS untuk membahas permasalahan Raqqa. Kami menyampaikan persyaratan kami kepada mereka," kata Erdogan kepada wartawan dalam pesawat dalam perjalanan kembali dari New York, tempat dia berbicara dalam sidang tahunan Majelis Umum PBB dan menemui Wakil Presiden AS Joe Biden.

"Mengambil langkah gabungan itu penting bagi kami," katanya, menurut penyiar swasta NTV, "Jika Amerika Serikat tidak menyertakan PYD dan YPG dalam urusan ini, kami dapat bertempur dalam perang itu dengan Amerika Serikat".

Turki memusatkan banyak kemampuan mereka selama perang enam tahun di Suriah terkait keinginan mereka untuk melengserkan Presiden Bashar Al Assad alih-alih untuk berperang melawan ISIS. Pergerakan terbaru mereka ke Suriah utara dilancarkan setelah YPG melakukan pergerakan.

Namun, Erdogan mengatakan bahwa Turki telah memperlihatkan usaha paling efektif untuk melawan IS, meskipun adanya kesalahan informasi.

Petinggi militer AS mengatakan pada minggu lalu bahwa mereka mempertimbangkan untuk mempersenjatai pasukan Kurdi Suriah dan memahami kesulitan dalam menyeimbangkan hubungan itu dengan Ankara.

Erdogan mengatakan bahwa dia bertanya kepada Biden terkait pengiriman persenjataan kepada pihak Kurdi dan bahwa wakil presiden itu mengatakan dirinya tidak mengetahui adanya pengiriman itu.