Bisnis.com, BANDA ACEH--Pemerintah Kota Banda Aceh tengah mengkonsultasikan rencana pembangunan fasilitas transportasi umum untuk masyarakat.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah trem atau kereta listrik dalam kota.
Adapun, untuk mengkaji rencana ini lebih lanjut, Pemko Banda Aceh mengundang Cities Development Initiatives for Asia (CDIA). CDIA merupakan lembaga inisiasi regional yang menyediakan bantuan asistensi bagi negara-negara Asia untuk mengurangi kesenjangan antara rencana pembangunan mereka dengan implementasi investasi infrastruktur.
Sekda Kota Banda Aceh T. Saifuddin menuturkan saat ini ibukota Aceh ini sudah memerlukan sistem transportasi umum terintegrasi. Adapun, saat ini sebagian besar masyarakat Banda Aceh menggunakan kendaraan pribadi yakni mobil dan sepeda motor.
"Lalu kami punya rencana untuk membangun trem. Tapi tentu saja ini masih perlu dikaji, siapa segmen penggunanya, tingkat kenyamanannya, dan lahan parkir kendaraan pribadi bagi pengguna. Jangan sampai realisasinya menjadi sia-sia karena biaya operasional sudah mahal," ucap Saifuddin di sela-sela pertemuan, Senin (13/10/2014).
Perwakilan CDIA Jovis van Etk mengatakan saat ini pihaknya akan memulai kajian dengan tinjauan kondisi masyarakat dan kebutuhan transportasi umum apa saja yang mendesak.
"Kami tak hanya akan membantu soal transportasi umum, tapi fasilitas lainnya juga. Tapi kami perlu mengkaji lebih dalam untuk mencapai sepakat," ujarnya.
Walikota Banda Aceh Illiza Saaduddin Djamal sebelumnya telah meminta alokasi tambahan dana otonomi khusus untuk pembebasan lahan pada tahun depan. Pasalnya, Pemko Banda Aceh telah memiliki beberapa rencana pembangunan infrastruktur khususnya untuk transportasi.
Beberapa di antaranya yakni pembangunan fly over Bundaran Simpang Tujuh Ulee Kareng, dan kereta cepat dari Ulee Lheu-Darussalam-Mesjid Raya Baiturrahman-Terminal Batoh-Bandara Sultan Iskandar Muda.
Illiza menjelaskan, penerapan sistem transportasi menggunakan kereta cepat ditujukan untuk mengantisipasi kemacetan yang mulai terjadi di Banda Aceh. Untuk merealisasikannya, pemko membutuhkan Rp8,75 triliun.
