Bisnis.com, JAKARTA - Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025) menuntut pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim.
Masyarakat memprotes soal kenaikan biaya hidup hingga kurangnya reformasi yang terasa di balik pemerintahan Anwar Ibrahim.
Mereka juga menuntut soal janji-janji politik yang tak ditepati dan sejumlah kontroversi dalam pemerintahannya.
Unjuk rasa ini dilakukan oleh puluhan ribu masyarakat Malaysia di berbagai titik di ibu kota, Kuala Lumpur, sebelum berkumpul di Lapangan Kemerdekaan. Di mana mereka turut membawa plakat bertuliskan "Mundur Anwar", sementara puluhan petugas polisi mengawasi dengan ketat.
"Dia [Anwar] telah memerintah negara ini selama tiga tahun dan belum memenuhi janji-janji yang dibuatnya," kata Fauzi Mahmud, 35, dari Selangor di luar ibu kota, dikutip dari Al Jazeera, Minggu (27/7).
Anwar telah mengunjungi banyak negara untuk mendatangkan investasi, tetapi masyarakat belum melihat bukti.
Baca Juga
Ia pun menegaskan bahwa saat ini biaya hidup di Malaysia masih tinggi.
Adapun melansir Bloomberg, aksi yang diprakarsai oleh partai-partai oposisi itu diperkirakan diikuti sekitar 20.000 orang—meskipun diguyur hujan.
Demonstrasi ini menjadi aksi massa terbesar yang secara langsung menargetkan Anwar sejak dia menjabat pada 2022, sekaligus unjuk rasa besar pertama di Malaysia sejak 2018.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yang kini berusia 100 tahun, dijadwalkan hadir dalam aksi tersebut. Kepolisian setempat menyatakan akan memfasilitasi aksi damai tersebut dengan melakukan pengalihan lalu lintas.
Sementara itu, Anwar merespons santai dengan mengatakan bahwa dirinya tidak diundang ke aksi itu dan meremehkan dampaknya.
Sebagian besar demonstran merupakan warga Melayu yang meneriakkan slogan "Turun Anwar", dalam unjuk rasa yang dipimpin oleh Partai Islam Se-Malaysia (PAS)—partai oposisi berbasis Islam.
Anwar, yang memimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang multirasial, tengah menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya hidup, kontroversi pengangkatan hakim, upaya memperoleh kekebalan hukum dalam tuduhan pelecehan seksual, serta sejumlah janji reformasi yang belum direalisasikan.
Dua pekan lalu, ratusan pengacara juga menggelar aksi jalan kaki menuju pusat pemerintahan Putrajaya menuntut independensi lembaga peradilan.
Namun, upaya Malaysian Bar untuk meminta pertanggungjawaban Anwar gagal, setelah rapat umum luar biasa pada Sabtu lalu dibatalkan karena tidak kuorum, menurut laporan Free Malaysia Today.
Meski mendapat tekanan, Anwar masih memegang supermayoritas di Parlemen, memimpin koalisi longgar yang terdiri dari berbagai partai dengan ideologi beragam.
Dia menyatakan tidak akan terpengaruh oleh desakan mundur dan menegaskan bahwa pemilu berikutnya baru perlu digelar paling lambat pada awal 2028. Sejumlah organisasi masyarakat sipil terkemuka juga menyatakan tidak mendukung pergantian pemerintahan di tengah masa jabatan.
Sejak 2018, tidak ada perdana menteri Malaysia yang mampu menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh, di tengah ketidakstabilan politik yang melanda negara tersebut. Anwar, yang kini berada di pertengahan masa jabatannya, menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terpanjang selama tujuh tahun terakhir.
