Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar di sekolah swasta.
Dia menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut membutuhkan pembahasan serius, terutama terkait sumber pendanaannya. Bima menyebutkan bahwa pembiayaan akan sangat membebani anggaran daerah.
"Yang jelas akan menyedot anggaran besar. APBD akan kesulitan. Belum memungkinkan kalau diterapkan tahun ini. Harus dibicarakan dulu dengan kementerian," ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (30/5/2025).
Baca Juga
Bima menambahkan, pemerintah segera menjadwalkan pembahasan lanjutan dengan Kementerian terkait guna menelusuri pos dana yang bisa dialokasikan.
"Segera dilakukan pembahasan dengan Kementerian Pendidikan Dasar untuk menyisir pos dana yang bisa dialokasikan," katanya.
Saat ditanya soal waktu dimulainya pembahasan, Bima menyebut komunikasi awal sudah dilakukan. "Tadi saya komunikasi dengan Wamendikdasmen, rencananya minggu depan," tandas Bima.
.jpg?w=300&h=221)
