Bisnis.com, JAKARTA - Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengatakan pada Rabu (15/1/2025) bahwa pemerintah akan meminta pertanggungjawaban siapa pun yang bertanggung jawab atas bentrokan fisik selama pelaksanaan surat perintah penahanan Presiden Yoon Suk Yeol atas upaya darurat militernya yang gagal.
“Situasi ini menandai momen penting untuk menegakkan ketertiban dan supremasi hukum di Korea Selatan. Sebagai penjabat presiden, saya akan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab jika terjadi insiden yang tidak menguntungkan," katanya dikutip dari Korea Herald.
Diketahui, bentrok terjadi antara pasukan pengamanan presiden (paspampres) yang mencoba menghalangi Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) atau KPK.
CIO didampingi oleh polisi untuk memberikan surat perintah penggeledahan dan penahanan terhadap Yoon. Namun pihaknya dihalangi oleh Paspampres yang memasang barikade menggunakan kendaraan di dekat pintu masuk untuk menghalangi penyelidik.
Selain dari paspampres, CIO juga menghadapi perlawanan dari anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan tim hukum Yoon, yang berkumpul di pintu masuk.
Dalam upaya untuk masuk ke kediaman Yoon, beberapa penyelidik juga mencoba mengakses kompleks tersebut melalui jalur pendakian terdekat.
Baca Juga
Penangkapan Yoon pada Rabu turut melibatkan 3.000 polisi yang dipasang berbaris di depan rumahnya. Yoon akhirnya mau dibawa untuk diinterogasi untuk menghindari kekerasan fisik.
"Ketika saya melihat mereka menerobos masuk ke area keamanan menggunakan peralatan pemadam kebakaran hari ini, saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan CIO - meskipun itu adalah penyelidikan ilegal - untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan," kata Yoon dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters.
Melansir BBC, Yoon yang selesai menjalani interogasi pada Rabu diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, Provinsi Gyeonggi, sekitar 5 kilometer dari kantor CIO.
Namun jika pengadilan tidak mengeluarkan surat perintah penahanan dalam waktu 48 jam setelah penangkapan Yoon, ia akan dibebaskan dan bisa kembali ke kediaman.
Anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa di bawah pimpinan Yoon mengecam penangkapannya sebagai tindakan “ilegal”, kata media lokal.
Anggota PPP termasuk di antara mereka yang berkumpul di luar kediaman Yoon pagi ini untuk menghalangi penyidik mengatakan ia menyesal atas "situasi" yang terjadi.
“Martabat negara kita telah rusak,” kata Ketua Umum PPP Kweon Seong-dong.
Kweon menambahkan bahwa mereka akan meminta pertanggungjawaban penyelidik dan polisi atas cederanya seorang warga yang terluka dalam bentrokan dengan pihak berwenang.
