Bisnis.com, JAKARTA — Rakyat Korea Selatan memberikan suara pada Selasa (3/6/2025) dalam pemilihan presiden usai gejolak politik yang dipicu oleh upaya mengejutkan mantan Presiden Yoon Suk Yeol memberlakukan darurat militer yang sempat mencoreng reputasi negeri itu sebagai demokrasi dinamis.
Presiden baru akan memikul beban berat, termasuk memulihkan luka sosial akibat percobaan kekuasaan militer, serta menstabilkan ekonomi yang sangat bergantung pada ekspor, di tengah tekanan dari kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS)—mitra dagang sekaligus sekutu utama dalam keamanan.
Partisipasi pemilih diprediksi tinggi. TPS dibuka pukul 06.00 pagi dan ditutup pukul 20.00 waktu setempat. Selama dua hari pemungutan suara awal pada Kamis dan Jumat, lebih dari sepertiga dari 44,39 juta pemilih telah menggunakan hak suara.
Data dari Komisi Pemilihan Nasional menunjukkan hingga pukul 07.00 waktu setempat, sebanyak 1,08 juta atau 2,4% pemilih telah memberikan suara mereka yang tersebar dari 14.295 TPS.
Dua kandidat utama—Lee Jae-myung dari kubu progresif dan Kim Moon-soo dari partai konservatif—menutup masa kampanye mereka dengan intens, menelusuri berbagai penjuru negeri sebelum berkumpul di Seoul untuk seruan terakhir kepada pemilih. Keduanya menjanjikan pembaruan menyeluruh terhadap sistem politik dan ekonomi yang dianggap tak lagi relevan bagi Korea modern.
Meski memiliki visi serupa dalam hal inovasi dan teknologi, Lee menekankan pemerataan dan perlindungan bagi kelompok berpendapatan rendah hingga menengah. Kim, sebaliknya, berkomitmen pada pelonggaran regulasi dan mengurangi konflik perburuhan untuk mendorong dunia usaha.
Baca Juga
Namun, di balik wacana kebijakan ekonomi dan sosial, bayang-bayang peristiwa 3 Desember 2024 lalu tetap membayangi. Upaya Yoon memberlakukan darurat militer menjadi isu sentral kampanye. Lee menyebut pemilu ini sebagai "hari penghakiman" bagi Partai Kekuatan Rakyat dan menuduh mereka tidak mencegah, bahkan membela, tindakan Yoon.
Kim, yang menjabat Menteri Ketenagakerjaan dalam kabinet Yoon, menyerang balik dengan menuding Lee sebagai "diktator" dan partainya sebagai “monster politik” yang siap mengubah undang-undang sesuka hati.
Survei Gallup Korea menunjukkan Lee unggul 14 poin atas Kim sepekan sebelum pemilu, dengan tingkat dukungan 49%. Meski begitu, Kim sempat memperkecil jarak dari selisih yang jauh lebih besar saat kampanye dimulai 12 Mei lalu.
Hasil exit poll dari tiga jaringan televisi utama akan dirilis begitu TPS ditutup. Penghitungan dilakukan dengan mesin, lalu diverifikasi manual sebanyak tiga kali untuk menjaga akurasi. Hasil akhir belum pasti kapan diumumkan—pada 2022, Lee mengakui kekalahan terhadap Yoon sekitar pukul 3 pagi keesokan harinya, dalam pemilu paling ketat sepanjang sejarah Korea Selatan.
Komisi Pemilihan dijadwalkan mengesahkan hasil pada Rabu, dan presiden terpilih akan langsung dilantik. Tidak akan ada masa transisi karena kursi kepresidenan telah kosong sejak Yoon dimakzulkan oleh parlemen dan resmi diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi pada 4 April lalu.
.jpg?w=300&h=221)
