Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada tahun ini akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah perbatasan untuk pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Hal tersebut sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
“Gubernur dan Bupati/Wali Kota di 5 Provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan NTT yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di Tahun 2019, agar memberikan dukungan antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di sela-sela Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (Tasbara) di Jakarta, Senin (28/1/2019).
Kesebelas PLBN yang akan dibangun antara lain PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
Ada pula PLBN Long Midang/Krayan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang Provinsi NTT, PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi NTT, PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, serta PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.
Tercatat, BNPP pada 2018 mendulang berbagai keberhasilan diantaranya penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia, Penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan Pilar RI- RDTL dan pilar RI-PNG.
Diselesaikan pula pembangunan jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) RI-Malaysia, Pembangunan sarana dan prasarana Hankam, serta Pembangunan Infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara.
Sedangkan di bidang pengelolaan potensi dan infrastruktur kawasan perbatasan, BNPP telah berhasil mengkoordinasikan capaian berupa penyelesaian regulasi tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan, pemenuhan kebutuhan sosial dasar, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, telekomunikasi.
Adapula pembangunan perekonomian, konektivitas, sarana dan prasarana pemerintahan, peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dan penguatan kelembagaan di kawasan perbatasan negara, serta penataan administrasi kependudukan dan bantuan sosial masyarakat.
