Kabar24.com, JAKARTA—Pemerintah menjanjikan adanya kepastian dan harmonisasi regulasi di bidang hukum dalam paket kebijakan hukum yang akan segera meluncur Oktober 2016.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah masih membutuhkan waktu untuk mengkaji perubahan beleid dalam paket kebijakan hukum. Pasalnya, banyak peraturan yang masih harus melalui penyesuaian.
“Intinya banyak sekali complain tentang kepastian hukum, banyak yang berbelit-belit, maka perlu kepastian lebih baik dan tentu harmonisasi hukum,”ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jumat(7/10/2016).
Selama ini, menurut dia, jumlah undang-undang dan peraturan terlalu banyak tetapi saling bertentangan dan berbeda arah.
Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan agar instrumen hukum lebih harmonis sehingga implementasi juga dijalankan secara maksimal.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bertatap muka melalui konferensi video dengan 33 Kapolda untuk memberikan pengarahan mengenai konsep paket kebijakan reformasi hukum.
Konsep revitalisasi hukum nasional sebagai wujud reformasi itu rencananya akan bergulir pada Oktober 2016.
Menkopolhukam meminta Kapolri melanjutkan upaya reformasi di tubuh Polri sebagai bagian dari program pemerintah dalam melakukan reformasi di bidang hukum.
Salah satu caranya ialah meningkatkan kemampuan institusi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Secara rinci disebutkan, pengembangan kompetensi, integritas, dan keahlian sumber daya manusia menjadi hal yang penting.
