Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto menyatakan dirinya tidak berniat melakukan kampanye hitam terhadap calon presiden Prabowo Subianto melalui konferensi pers terkait beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan pemberhentian Prabowo.
Hal tersebut disampaikan Wiranto setelah memberikan keterangan kepada tim Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama sekitar 1,5 jam.
"Intinya, saya tidak ada niat akan melakukan kampanye hitam. Saya paham kampanye hitam yang menggunakan data dan informasi tidak akurat itu tidak dibenarkan," ucap Wiranto di kantor Bawaslu, Selasa (24/6/2014).
Selain itu, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini juga menyampaikan alasan mengapa baru berbicara mengenai surat keputusan DKP dan pemberhentian Prabowo saat menjelang pemilihan presiden di mana Prabowo menjadi salah satu kandidatnya.
"Saya mengadakan konferensi pers saat itu atas dorongan dan keinginan banyak pihak sebagai mantan Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Panglima ABRI pada saat itu untuk memberikan penjelasan sehubungan tentang 'produk DKP' yang telah beredar di masyarakat. Bukan dalam kapasitas saya sebagai ketum parpol yang mendukung salah satu capres," kata Wiranto.
Bahkan tim sukses Prabowo-Hatta, tambah Wiranto, berulang-ulang memintanya untuk menyampaikan pendapat.
"Ditambah pernyataan Prabowo dalam debat pertama yang bilang masalah HAM di masa lalu, tanyakan saja ke atasan. Itu yang menjadi dasar saya," lanjutnya.
Pria kelahiran Yogyakarta 67 tahun yang lalu ini juga menegaskan, dirinya akan selalu menyampaikan kebenaran.
"Saya mantan militer yang tentu masih punya semangat militer. Saya akan terus menyampaikan kebenaran walaupun diancam oleh siapa pun, ini sikap saya. Saya pikir dengan penyampaian keterangan ke Bawaslu, maka masalah ini sudah selesai," tandas Wiranto.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wiranto memenuhi panggilan Bawaslu terkait keterangannya sebagai pihak terlapor.
Wiranto dilaporkan oleh tim advokasi Prabowo-Hatta atas pernyataannya sehubungan dengan beredarnya surat keputusan DKP dan pemberhentian Prabowo.
