Kadin: Industralisasi Jangan untuk Industri Tertentu Saja

BISNIS.COM, JAKARTA--Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai konsep industrialisasi harus menyeluruh dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada beberapa sektor industri tertentu. Selain itu, Kadin menilai sistem perpajakan dan fiskal perlu disesuaikan agar industrialisasi nasional tumbuh kuat.

Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan untuk membuat konsep industrialisasi menyeluruh, sistem pengolahan sumber daya alam di dalam negeri juga perlu diubah menjadi ekonomi berbasis industri bernilai tambah.

Sebelumnya, pada forum discussion group (FGD) Kadin pekan lalu, telah disepakati bahwa untuk menjadi negara yang maju indonesia harus dapat meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki melalui kegiatan industri yang tak hanya mampu menghasilkan produk tetapi juga meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan lapangan kerja.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Sudirman M. Rusdi menyebutkan jika konsep ini dijalankan menyeluruh, industrialisasi justru akan mampu meningkatkan daya saing baik hulu maupun hilir untuk dapat bersaing di pasar global. Meskipun demikian, untuk menjalankannya, dibutuhkan teknologi yang memadai.

“Melalui teknologi, selain kesejahteraan, peradaban juga akan mampu ditingkatkan. Dengan begitu, sumber daya manusia juga secara bersamaan harus dipersiapkan dan dikembangkan untuk mampu memerankan diri dalam kemajuan teknologi itu," ujar Sudirman, Senin (24/6/2013).

Lebih lanjut, Sudirman memaparkan saat ini yang diperlukan adalah langkah konkret mengenai konsep dan peran serta stakeholder dalam proses pembanguan industri.

Selain itu, diperlukan program konkrit secara kuantitatif terkait dengan jumlah dan jenis industri yang akan dikembangkan seperti total kapasitas, investasi, time frame, dan kontribusi terhadap GDP.

Sudirman menilai kendala utama dalam proses pembangunan nasional yang saat ini adalah kurangnya sinergi kebijakan dan koordinasi program antar kementerian. Selain itu, harmonisasi kebijakan dan regulasi pusat dengan daerah perlu segera dituntaskan.

“Intinya, proses intergrasi dan koordinasi harus dilakukan dengan cepat, sehingga akselerasi kebijakan yang ditempuh juga mampu dilaksanakan dengan cepat,” kata Sudirman.