.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (15/8/2025) telah memberikan Pidato Kenegaraan Perdananya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR.
Pidato kenegaraan yang bertepatan dengan momen HUT ke-80 Kemerdekaan RI itu lebih banyak terfokus pada kebijakan-kebijakan populis yang dijalan pada pemerintahannya. Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo terus menggencarkan kebijakan yang menyasar hajat hidup orang banyak.
Dalam pidatonya, Prabowo berambisi untuk mengentaskan kemiskinan di Tanah Air setelah delapan dekade terlepas dari penjajahan.
Prabowo menyampaikan, kesejahteraan dan kemakmuran tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang saja, melainkan harus merata dirasakan seluruh masyarakat. Menurutnya hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar.
Prabowo mengutip Pasal 33 dalam UUD 1945 yang menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Lanjut mengutip pasal tersebut, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Baca Juga
"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional," ucap Prabowo.
Untuk itu, dia menyoroti sejumlah masalah yang membebani perekonomian masyarakat, utamanya masalah pangan yang tidak kunjung selesai hingga saat ini.
Pasalnya, dengan segala bentuk bantuan yang diulurkan pemerintah, tetapi persoalan harga pangan masih saja harus dirasakan oleh masyarakat.
"Kita subsidi irigasi, bangun-bangun waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tak terjangkau oleh sebagian rakyat kita," jelasnya.
Menurutnya persoalan tersebut timbul karena adanya kongkalingkong para pengusaha bandel yang sengaja membuat harga pangan terus mahal.
Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tidak singkronnya hulu dan hilir ekosistem itu terjadi lantaran adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.
"Ada penyimpangan bahwa sistem ekonomi yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tertutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 telah kita abaikan seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tak relevan dengan hidup kita yang modern," tandasnya.
Di samping itu, Prabowo memaparkan sejumlah program prioritas yang dijalankannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam Pidato Kenegaraannya, Prabowo memaparkan capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak pra-sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Pagi ini saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional, sudah 20 juta anak dan ibu menerima makan bergizi gratis setiap hari. Saya menyampaikan penghormatan kepada Kepala Badan Gizi Nasional dan seluruh anggotanya yang telah bekerja keras,” kata Prabowo.
Prabowo pun turut menargetkan akan membentuk 100 unit sekolah rakyat (SR) setiap tahunnya untuk memutus rantai kemiskinan absolut di Tanah Air.
Prabowo mengeklaim hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 sekolah rakyat. Dia menargetkan pembentukan sekolah rakyat akan terus bertambah setiap tahun dengan kelipatan 100 unit ke depan.
“Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200 [sekolah rakyat], tahun selanjutnya akan menjadi 300 [sekolah rakyat], dan seterusnya,” kata Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan Sidang Paripurna DPR RI Tahun 2025 pada Jumat (15/8/2025).
Kepala Negara ke-8 RI itu menegaskan sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk masyarakat dari desil 1 dan desil 2 dengan penghasilan yang sangat rendah.
Dalam skema sekolah rakyat, pemerintah bakal memberdayakan dan memasukkan anak dari desil 1 dan desil 2 ke asrama guna memutus rantai kemiskinan.
Untuk itu, Kabinet Merah Putih di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto itu akan menggenjot pembentukan sekolah rakyat.
“Mereka kita asramakan, mereka kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik, ini adalah unutk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tua miskin, mereka tidak perlu untuk terus miskin. Ini yang telah kita upayakan dan ini sedang kita kerjakan sekarang,” tuturnya.
Untuk mengentaskan kemiskinan, Prabowo menyatakan pemerintah menggunakan pendekatan holistik alias menyeluruh dalam 10 bulan terakhir. Dalam kesempatan itu, dia juga menginginkan agar angka kemiskinan ekstrem turun ke 0% dalam waktu dekat.
“Kami ingin angka kemiskinan eksterm segera turun ke 0% dalam temnpo sesingkat-singkatnya,” tuturnya.
