Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah arahan penting dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada awal pekan ini, termasuk kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian di Gaza.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam konferensi pers di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).
Menurut Hasan, Presiden menegaskan bahwa netralitas Indonesia dalam kancah global saat ini dihargai sangat tinggi oleh komunitas internasional.
Oleh karena itu, kata Hasan, Indonesia diminta untuk terlibat dalam upaya gencatan senjata di Gaza, dan bersiap mengirim pasukan perdamaian jika gencatan senjata berhasil diwujudkan.
"Presiden menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian, seperti yang pernah dilakukan di Lebanon," ujar Hasan.
Selain pengiriman pasukan, Presiden Ke-8 RI itu juga menginstruksikan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara. Kementerian Pertahanan diminta menyiapkan dua unit pesawat Hercules untuk melakukan operasi airdrop bantuan pangan bagi warga sipil di Gaza.
Baca Juga
Tak hanya itu, Indonesia juga akan menyediakan layanan pengobatan bagi sekitar 2.000 korban perang dari Gaza, yang akan dilakukan di fasilitas rumah sakit di Pulau Galang. Rumah sakit tersebut dipilih karena memiliki infrastruktur pendukung yang memadai dan dapat menampung juga keluarga korban yang ikut mendampingi.
Dalam sektor ekonomi, Kepala negara juga memberikan instruksi kepada Menteri Perhubungan untuk membuka lebih banyak jalur penerbangan internasional langsung ke daerah tujuan wisata di Indonesia, tanpa harus transit di Jakarta. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional.
“Bandara-bandara yang sudah ready itu diminta segera dibuka untuk penerbangan internasional. Karena sektor wisata ini punya potensi luar biasa besar dalam menciptakan lapangan kerja dan pemasukan negara,” imbuhnya.
Sementara itu, kepada Menteri Pekerja Migran, kata Hasan, Prabowo meminta penyusunan konsep pendidikan vokasi terpadu yang fokus menyiapkan tenaga kerja terampil untuk dikirim ke luar negeri.
Menurutnya, Prabowo menekankan bahwa arah kebijakan ke depan adalah mengurangi pengiriman pekerja domestik dan menggantinya dengan tenaga profesional di lebih dari 40 sektor kerja yang kini dibutuhkan secara global.
"Presiden tidak bicara lagi soal pengiriman pekerja domestik. Yang diinginkan adalah skema pendidikan vokasi yang terkonsep untuk tenaga terampil,” pungkas Hasan.
.jpg?w=348&h=261)
