Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan laporan efisiensi keuangan negara dan progres deregulasi perizinan investasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Rabu (6/8/2025).
Dalam keterangannya usai rapat, Rosan mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dahulu dipanggil Presiden sebelum sidang dimulai, sekitar pukul 13.00 WIB, untuk menyerahkan laporan tertulis terkait kajian pemberian tantiem dan bonus.
“Jadi analisa yang kita lakukan dari surat yang saya keluarkan mengenai tantiem dan bonus itu, sebelumnya sudah dilakukan kajian lengkap. Penghematannya, konservatifnya, sekitar Rp8 triliun per tahun,” jelas Rosan.
Prabowo, kata Rosan, meminta agar hasil kajian itu turut disampaikan dalam forum sidang kabinet sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.
Selain itu, Rosan juga memaparkan kemajuan deregulasi perizinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu bagi investor.
Dia menyebut Peraturan Pemerintah (PP) terkait mekanisme perizinan otomatis telah resmi diberlakukan.
Baca Juga
Tak hanya itu, dia juga mendorong seluruh kementerian yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pelayanan perizinan investasi nasional agar segera menindaklanjuti implementasinya sesuai arahan Presiden.
“PP-nya baru saja keluar. Jadi semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan dengan kami kalau tidak merespons dalam batas waktu tertentu otomatis izinnya akan kami keluarkan. Itu memberikan kepastian waktu,” tandas Rosan.
