Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mendapat kecaman dari negara di Timur Tengah dan ketegangan setelah melakukan doa bersama ribuan orang Yahudi di halaman Masjid Al-Aqsa pada Minggu (3/8/2025).
Mengutip Reuters, pria dari partai sayap kanan itu dinilai melanggar status quo yang mengatur bahwa umat Yahudi hanya boleh mengunjungi dan tidak boleh berdoa di lokasi tersebut. Al-Aqsa dikenal sebagai Temple Mount oleh umat Yahudi, juga merupakan situs yang sangat sensitif bagi tiga agama besar: Islam, Kristen, dan Yahudi.
Kunjungan Ben-Gvir bersamaan dengan perhelatan Tisha B’Av atau hari puasa Yahudi sebagai bentuk peringatan kehancuran dua kuli Yahudi Kuno yang dulu berdiri di lokasi tersebut.
Tindakan ini pernah dia lakukan pada 2024 sebagai upaya memperoleh izin agar umat Yahudi dapat berdoa di Masjid Al-Aqsa.
Profil Itamar Ben-Gvir
Dilansir Britannica, Ben-Gvir merupakan pimpinan sayap kanan Jewish Power sejak 2019. Namanya dikenal karena berupaya mencuci otak penduduk Palestina menggunakan ideologi Meir Kahane, seorang ekstrimis politik dari sayap kanan yang gencar melakukan gerakan militan Kach yang dilarang pada tahun 1944.
Ben-Gvir lahir dari keluarga Yahudi Mizrahi pada 6 Mei 1976 di Mevaseret Zion, Israel. Dia pernah menjadi gerilyawan gerakan bawah tanah untuk melawan kekuasaan Inggris.
Baca Juga
Obsesinya pada partai sayap kanan bermula ketika terjadi perlawanan intens dari penduduk Palestina untuk mengusir tentara Israel yang mencoba merebut wilayah Palestina.
Dia mulai aktif di Partai Moledet dan menjabat sebagai koordinator muda untuk gerakan Kach dan dikenal karena tindakan rasis anti-Arab. Dia pernah mengikuti wajib militer di IDF, tetapi dikeluarkan karena mempunyai pandangan ekstrim.
Ben-Gvir pernah mengemban ilmu di Yeshivat HaRa’ayon HaYehudi, sekolah agama yang didirikan oleh Kahane. Selain itu, dia juga mengantongi gelar hukum setelah lulus dari Ono Academic College.
Meski demikian, Ben-Gvir yang mempunyai catatan kriminal harus menelan pil pahit ketika dirinya sempat ditolak menjadi anggota Asosiasi Pengacara Israel atau Israel Bar Association (IBA). Walaupun pada akhirnya dia memperoleh lisensi pengacara dan bekerja di Honenu, kantor konsultan hukum.
Dia bergabung menjadi Menteri Keamanan Israel setelah berhasil membantu Netanyahu kembali memimpin Israel dengan membentuk 64 koalisi dari 120 anggota Knesset.
Semasa kepemimpinannya, dia menjalankan program-program kontroversial, salah satunya pada 7 Oktober 2023, dia menyuplai senjata untuk organisasi di Israel dan mempermudah warga Israel memiliki senjata.
Alasannya untuk melakukan serangan balik kepada Hamas yang telah menewaskan 1.200 warga Israel dan menyandra 240 orang. Alhasil banyak penduduk Palestina yang menjadi korban.
