Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri mengungkap masih banyak pemda yang belum menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir mengingatkan seluruh pemda harus memiliki inisiatif menjalankan semua program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kini jadi prioritas pemerintahan.
Beberapa program prioritas pemerintah itu di antaranya adalah makan bergizi gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah rakyat, sekolah rakyat, dan pembebasan retribusi persetujuan pembangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
"Pada Minggu ke-3 Juni 2025 saja, untuk program MBG tercatat masih ada sekitar 191 Pemda yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)," tuturnya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Selain itu, dianjuga membeberkan program pembangunan 3 juta rumah, masih ada 5 Pemda yang belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Kemudian, menurutnya, masih ada 6 Pemda yang saat ini belum menetapkan Perkada terkait pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Baca Juga
"Dalam program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), tercatat ada sebanyak 723 Puskesmas di bawah koordinasi Pemda belum melaksanakan kegiatan itu," katanya
Ditambah lagi, Tomsi menjelaskan, masih ada 3.875 desa atau kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus pada Program Koperasi Desa Merah Putih.
"Sementara pada program Sekolah Rakyat, tercatat 189 Pemda belum mengirimkan data usulan calon lahan pembangunan," ujarnya.
Tomsi menegaskan inisiatif pemda sangat penting untuk melaksanakan berbagai program prioritas tersebut. Pada Sekolah Rakyat, misalnya, Tomsi mengungkapkan bahwa sekolah tersebut akan dibangun dan dibiayai operasionalnya oleh pemerintah pusat, sementara Pemda hanya perlu menyiapkan lahan dan tenaga pengajar.
“Pemda diminta untuk masing-masing daerah mengusulkan lokasi Sekolah Rakyat, dengan harapan, kalau itu dibangun kan pemerintah daerah yang untung, di mana masyarakatnya yang termiskin, anak-anaknya bisa sekolah dengan gratis dan diasramakan,” tuturnya.
.jpg?w=300&h=221)
