Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim pemerintah pusat menerima banyak usulan dari pemerintah daerah (pemda) untuk mendirikan Sekolah Rakyat, bahkan melebihi 200 pengajuan.
Namun, dia mengatakan bahwa tidak semuanya memenuhi syarat, terutama terkait luas lahan. Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi fokus utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sore ini, Selasa (29/7/2025).
“Banyak sekali yang mengajukan, melebihi 200 [pengajuan]. Tapi ada yang lahannya hanya 2.000 meter, tidak sesuai kriteria. Syaratnya minimal 5 hektare supaya ada lapangan bola, asrama, laboratorium, dan fasilitas lainnya,” kata Tito kepada wartawan.
Apalagi, dia menegaskan bahwa tujuan dari pendirian Sekolah Rakyat adalah untuk memberi kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan orang tuanya.
Sejauh ini terkait status lahan, Tito menyebut ada yang berasal dari aset pemerintah pusat dan ada juga yang dimiliki pemda. Dia menilai program ini bisa mengoptimalkan aset-aset yang sebelumnya terbengkalai.
“Aset yang sebelumnya jadi beban tidak dipakai, itu dengan sekolah rakyat akan menjadi produktif. Dan jangan lupa disitu ada perputaran logistik karena untuk membuat bangunan, perlu ada bahan bangunan dan boardingnya pasti ada persiapan makan otomatis ada rantai pasok yang berputar. Ekonomi akan jalan,” pungkas Tito.
Baca Juga
Menurut pantauan, rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.
