.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan pemerintah Indonesia untuk gabung dalam forum BRICS dinilai bisa menjadi peluang untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengatakan keanggotaan penuh Tanah Air mampu untuk membuka peluang strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Tentu amanat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina akan kita lanjutkan. Ini juga yang selalu ditegaskan Presiden Prabowo dalam setiap forum internasional. Kami akan mendorong pemerintah untuk terus menyuarakan hal ini di BRICS,” ujar Budisatrio dalam siaran pers, Rabu (8/1/2024).
Dia juga menilai bahwa Indonesia disegani di mata dunia karena sang Tanah Air merupakan negara besar dengan perekonomian yang terus bertumbuh, sehingga posisi Indonesia di forum-forum internasional menjadi semakin strategis.
Menurutnya, bergabungnya Indonesia dengan BRICS dinilai berpeluang menambah pengaruh diplomatik RI, termasuk dalam konteks menyuarakan kemerdekaan Palestina.
“Pengaruh diplomatik Indonesia juga perlu kita manfaatkan dalam mengangkat isu Palestina yang sejalan dengan amanat UUD, termasuk di BRICS,” pungkasnya.
Baca Juga
Adapun, BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.
Sementara itu, mengutip dari Deutsche Welle, kelompok BRICS dinamai berdasarkan anggota pendiri awalnya pada tahun 2009: Brasil, Rusia, India, dan China, ditambah Afrika Selatan, yang bergabung setahun kemudian.
Blok tersebut dirancang sebagai penyeimbang bagi negara-negara ekonomi maju Kelompok Tujuh (G7), yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.
KTT BRICS terkini, pertemuan ke-16, berlangsung di Kazan, Rusia, pada Oktober 2024 dan diselenggarakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
Pada KTT tersebut, negara-negara anggota membahas penguatan mata uang lokal dan peningkatan transaksi non-dolar, yang menuai kritik dari Presiden terpilih AS Donald Trump yang mengancam negara-negara BRICS dengan tarif 100%.
