Proteksionisme Trump Jadi Ujian Perdana Keanggotaan RI di BRICS

Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Keanggotaan Indonesia itu menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjalankan politik luar negerinya secara lebih aktif.

Banyak pro dan kontra. Apalagi BRICS sering bersikap oposan terhadap kebijakan-kebijakan Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, peta politik global, juga mulai berubah. Konservatisme kembali bangkit dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. 

Trump yang dikenal sebagai pengusung kebijakan populis dan lebih melihat ke sektor domestik alias inward looking, tidak tinggal diam dengan eksistensi kelompok kerja sama negara yang semula hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu. 

Saat ini BRICS, termasuk dengan bertambahnya Indonesia, merepresentasikan 35% PDB global. BRICS dalam beberapa momen juga sangat gencar menjadi poros alternatif yang menentang hegemoni Barat di bidang ekonomi. Dedolarisasi menjadi salah satu misi BRICS untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap Amerika Serikat.

Perbesar

Namun demikian, sosok Donald Trump yang akan dilantik pada bulan ini sebagai presiden AS menjadi tantangan bagi kampanye dedolarisasi BRICS. Pengalaman beberapa tahun lalu, kebijakan populisme Trump pada periode pertamanya sebagai presiden telah membawa ketidakstabilan dunia.

Perang dagang, terutama dengan China, benar-benar mengguncang ekonomi global. Kebijakan ini sepertinya juga akan berlanjut dalam periode keduanya menjadi presiden yang segera dimulai dalam beberapa hari ke depan. Tarif bakal kembali menjadi senjata.

Populisme Trump dengan segala bentuk kontroversinya jelas akan mempengaruhi relasi AS dan Indonesia yang sekarang telah menyandang status sebagai anggota penuh BRICS. Apalagi jika Indonesia ikut cawe-cawe dalam kampanye dedolarisasi. Sebagai catatan, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif 100% kepada BRICS jika 'ngotot' membuat mata uang baru.

"Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir," kata Trump.

Ancaman itu kendati masih bersifat retorika, tetap tidak bisa dianggap remeh. Pengalaman perang dagang beberapa tahun lalu menjadi bukti. Di sisi lain, kepentingan Indonesia terhadap AS cukup besar. AS merupakan negara tujuan ekspor utama asal Indonesia. AS bahkan terus mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia.

Data Neraca Perdagangan AS terhadap RI 2020-2024

(dalam juta US$, 2024 Januari-November) sumber:Cencus.gov

Sebaliknya bagi Indonesia, perdagangan dengan AS terus begerak positif. BPS mencatat ada tahun 2021 misalnya, surplus neraca perdangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

Sementara itu, pada tahun 2024, data sampai November, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$23,8 miliar. AS adalah negara eksportir terbesar kedua barang asal Indonesia. Nomor satu China. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS dari Januari-November 2024 kalau mengacu kepada data Cencus.gov mencapai US$16,3 miliar.

Dengan porsi hubungan dagang antara Indonesia dan AS yang cukup besar, pemerintah tetap perlu berhati-hati mengambil kebijakan luar negerinya. Salah mengambil dosis kebijakan, bisa menjadi bencana bagi perekonomian.

Apalagi, pada periode pertama Trump berkuasa, Indonesia sempat mendapat ancaman akan dinvestigasi oleh otoritas perdagangan AS karena kebijakan pajak digital yang menyasar korporasi-korporasi multinasional asal negeri Paman Sam.

Komentar Pemerintah Soal BRICS

Di sisi lain, Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa Indonesia tak pernah mengganggu kepentingan Amerika Serikat (AS) setelah resmi bergabung menjadi anggota penuh aliansi BRICS.

Menurutnya, setiap ancaman yang dilontarkan oleh Presiden Terpilih Donald Trump tidak perlu dikhawatirkan. Mengingat Indonesia menganut politik bebas aktif dalam sikap geopolitiknya.

"Tidak harus khawatir [dengan AS] karena kita kan bebas aktif, ya. Kita boleh kerja sama dengan berbagai pihak dan kita tidak mengganggu kepentingan AS dalam hal ini," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025) malam.

Perbesar

Dia menjelaskan bahwa ancaman Trump karena adanya penerapan konsep dedolarisasi atau menghapus penggunaan dollar AS dalam transaksi yang menjadi agenda BRICS, merupakan hak negara.

Bahkan, Mari melanjutkan bahwa saat ini banyak negara yang sudah memiliki sistem serupa untuk mengurangi ketergantungan transaksi dagang dengan dollar AS.

"Kalau toh ada [ancaman Trump soal dedolarisasi], itu kan istilahnya hak negara, ya. Kita mau melakukan transaksi, sekarang pun kita kan sudah punya sistem untuk bisa langsung [transaksi tanpa dollar AS]. Kalau kita berdagang dengan China, itu sudah ada sistemnya, Rupiah langsung ke Yuan, dan Malaysia juga punya sistem itu," tuturnya

Mari menyebut bahwa sejauh ini pun belum ada protes mengejutkan dari AS mengenai sistem transaksi ini. Mengingat, diversifikasi itu memang sudah dilakukan. Contohnya, yuan diperhitungkan sebagai mata uang transaksi dagang, tanpa harus dikonversi terlebih dahulu ke dolar AS.

Penggunaan mata uang lain selain dolar, kata Mari Elka, merupakan suatu perkembangan dalam keuangan internasional yang pasti akan terjadi. Namun di sisi lain, dolar masih dominan untuk digunakan dalam transaksi dagang, maupun sebagai aset.

"Jadi sebetulnya selama ini belum ada yang protes ya bahwa kita melakukan itu. Dan saya rasa itu suatu perkembangan dalam dunia keuangan internasional yang memang akan terjadi lambat laun," imbuhnya.