Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Haji 2025 Dikawal KPK, Kemenag Klaim Sudah Minta Pendampingan

Kemenag telah berkoordinasi dan mendapat pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal penyelenggaraan Haji 2025.
Jemaah haji melakukan sujud syukur saat tiba di Bandara Adi Soemarmo, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Bisnis
Jemaah haji melakukan sujud syukur saat tiba di Bandara Adi Soemarmo, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah. Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengakui bahwa pihaknya memang sudah berkoordinasi dan mendapat pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal penyelenggaraan Haji 2025.

Nasaruddin mengeklaim pembicaraan soal koordinasi ini pun sudah bergulir sejak tiga hari pertama dirinya dilantik menjadi Menag.

“Kami sudah berlangsung [pendampingan KPK], tiga hari setelah dilantik langsung ke KPK minta pendampingan, ya termasuk [penyelenggaraan Haji 2025],” katanya di Gedung Kementerian Agama, Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Presiden Prabowo dalam suatu rapat meminta agar penegak hukum ikut mengawal penyelenggaran Haji 2025.

Dasco menuturkan bahwa ada keprihatinan yang mendorong agar penyelenggaraan Haji setiap tahunnya diperbaiki.

“Dalam suatu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum. Ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawal penyelenggaraan Haji 2025 bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Hal itu sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Haji (BPH) serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“KPK akan mengawal prosesnya [penyelenggaraan Haji 2025],” ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu juga menuturkan, beberapa mantan pegawai lembaga antirasuah saat ini juga sudah ditempatkan di BPH. Mereka ditugaskan untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan ibadah Haji. 

“Tentunya KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan dapat lebih murah,” ucapnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper