Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar setiap kepala daerah dapat menjaga daya beli masyarakat di setiap kawasan yang dipimpin oleh mereka.
Dia pun meminta agar daya beli masyarakat dijaga oleh para kepala daerah dengan segera merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
Apalagi, Jokowi menyoroti rendahnya realisasi belanja di kabupaten/kota yang baru mencapai 31%, sementara di tingkat provinsi sebesar 41%.
Hal ini disampaikan olehnya saat memberikan pengarahan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).
“Tolong dijaga daya beli rakyat dengan apa? Segera merealisasikan APBD-nya, secepatnya. Sampai saat ini, realisasi belanja di kabupaten/kota masih diangka 31%, kecil sekali ini,” ucapnya dalam forum tersebut.
Jokowi juga menyayangkan lantaran kondisi uang beredar di tingkat kabupaten secara mayoritas masih sangat rendah.
Baca Juga
Menurutnya, dengan peredaran uang rendah mengartikan daya beli yang lemah.
Presiden Ke-7 RI itu memaparkan bahwa realisasi pendapatan di kabupaten/kota itu baru mencapai 38%, sedangkan di provinsi 49%.
“Segera keluarkan. Ini masih 31% realisasi belanja. Provinsi lebih baik, 41%, tetapi juga masih kecil itu, tolong dicek dan didorong lagi agar uang yang ada di APBD ini segera beredar di masyarakat sehingga perputaran uang di kabupaten, kota, provinsi itu semakin baik,” tuturnya
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyoroti mengenai inflasi.
Menurutnya, selama ini setiap pemerintah daerah (pemda) baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota dapat menjaga inflasi pada posisi yang sangat baik.
Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia bisa menjaga inflasinya dengan baik.
“Terakhir di angka 2,13%, sebelumnya 2,58%. Sangat bagus sekali,” pungkas Jokowi.
