Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan Asean harus mengecualikan pemimpin junta Myanmar pada setiap pertemuannya. Ini menjadi sebuah bentuk kritik terhadap Perdana Menteri Kamboja yang berkunjung ke Myanmar belum lama ini.
Dilansir Bloomberg pada Minggu (16/1/2022), Asean harus menjaga sikap terhadap keputusan yang telah dibuat pada tahun lalu terkait dengan pelibatan perwakilan nonpolitik dari Myanmar. Hal itu disampaikan dalam percakapan telepon antara PM Lee dan PM Kamboja Hun Sen pada Jumat.
Dengan kepemimpinan Kamboja pada tahun ini, Hun Sen menjadi pemimpin negara Asean pertama yang mengunjungi Myanmar sejak kudeta militer pada tahun lalu.
Kunjungan 2 harinya mengundang kritik karena dianggap akan melegitimasi rezim. Hun Sen telah menujukkan sikap yang berbeda haluan dengan ketua Asean sebelumnya Brunei yang memimpin upaya blok untuk menolak pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dalam pertemuan puncak tahun lalu, dengan mengatakan rezim Myanmar memiliki hak untuk menghadiri pertemuan Asean.
Militer Myanmar yang juga dikenal sebagai Tatmadaw, masih dalam konflik terbuka dengan beberapa kelompok bersenjata termasuk pasukan baru yang dipimpin oleh sekutu pemimpin sipil yang ditahan Aung San Suu Kyi.
"Setiap diskusi untuk merevisi keputusan para pemimpin Asean harus didasarkan pada fakta-fakta baru," seperti dikutip dari pernyataan Kementerian Luar Negeri Singapura pada Sabtu.
Baca Juga
Perdana Menteri Lee mencatat, lanjutnya, bahwa hanya beberapa hari setelah kunjungan Perdana Menteri Hun Sen, ada serangan lebih lanjut oleh Tatmadaw terhadap lawan politiknya, dan hukuman penjara tambahan yang dijatuhkan pada Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.
Kedatangan Hun Sen ke Myanmar salah satunya adalah untuk mencari akses terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat setempat dan mendorong gencatan senjata.
Kendati menuai kritik, perjalanan Hun Sen mendapat pujian dari Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi dan mengatakan itu menghasilkan kemajuan menuju gencatan senjata.
Namun Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengkritik pertemuan yang dilakukan dengan junta dan hal tersebut dilakukan tanpa berkonsultasi dengan Asean.
