Bisnis.com, JAKARTA - Utusan hak asasi manusia di PBB menyatakan tindakan keras militer Myanmar terhadap pengunjuk rasa antikudeta telah membuat hampir seperempat juta orang mengungsi.
Pemerintah militer telah meningkatkan penggunaan kekuatan mematikan untuk menghentikan demonstrasi massa menentang kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
Dilansir Channel News Asia, Kamis (22/4/2021), setidaknya 738 orang telah tewas dan 3.300 mendekam di penjara sebagai tahanan politik, menurut kelompok pemantau lokal.
"Ngeri mengetahui bahwa serangan junta telah menyebabkan hampir seperempat juta orang Myanmar mengungsi, menurut sumber," Pelapor Khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar Tom Andrews mengatakan di Twitter.
Dia mengatakan dunia harus segera bertindak untuk mengatasi bencana kemanusiaan ini.
Padoh Mann Mann, juru bicara brigade lima dari Persatuan Nasional Karen, sebuah kelompok pemberontak yang aktif di daerah pegunungan perbatasan timur Myanmar, mengatakan lebih dari 2.000 orang Karen kini telah melintasi perbatasan ke Thailand dan ribuan lainnya telah terlantar secara internal.
Baca Juga
"Mereka semua bersembunyi di hutan dekat desa mereka," katanya.
Free Burma Rangers, sebuah kelompok bantuan Kristen, memperkirakan sedikitnya 24.000 orang mengungsi di negara bagian Karen di tengah serangan mortir darat dan serangan udara di awal bulan.
"Meskipun serangan udara telah berhenti, serangan darat telah meningkat," kata direktur Free Burma Rangers David Eubank.
Dia mengatakan banyak dari ribuan pengungsi adalah petani padi subsisten dan akan mengalami kekurangan pangan di masa depan jika mereka tidak dapat kembali ke rumah dengan aman untuk merawat sawah mereka.
"Anda melihat masalah enam bulan tidak ada makanan," katanya, menambahkan bahwa beberapa orang sedang tidur di gua atau di bawah pohon pisang.
Eubank mengatakan ada serangan udara setiap hari di negara bagian Kachin di utara negara itu dan setidaknya 5.000 orang telah mengungsi dalam pertempuran baru-baru ini.
Penduduk setempat yang menjaga para pengungsi di beberapa bagian negara bagian Kachin khawatir tentang kekurangan pasokan makanan yang akan datang.
"Saat ini kami memiliki 980 orang dari 27 desa. Saat ini, kami mengalami kesulitan dengan penyimpanan makanan," kata Brang Shawng, seorang pemimpin dari sebuah kamp di negara bagian Kachin.
Di tengah kekerasan yang meningkat, para pemimpin Asia Tenggara dan menteri luar negeri akan mengadakan pembicaraan tentang krisis Myanmar di Jakarta pada Sabtu pekan ini.
Keterlibatan pemimpin kudeta Min Aung Hlaing yang diharapkan dalam pertemuan itu telah membuat marah para aktivis dan kelompok hak asasi manusia.
"Min Aung Hlaing, yang menghadapi sanksi internasional atas perannya dalam kekejaman militer dan tindakan keras brutal terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi, seharusnya tidak disambut pada pertemuan antarpemerintah untuk mengatasi krisis yang dia ciptakan," kata Brad Adams dari Human Rights Watch.
