Bisnis.com, JAKARTA - Rezim militer Myanmar mengumumkan jadwal fase pertama pemilihan umum (pemilu) pada 28 Desember 2025, di tengah konflik sipil yang masih berlangsung dan upaya boikot dari kelompok oposisi.
Bloomberg melaporkan Komisi Pemilihan Umum (The Union Election Commission) menyatakan pada Senin (18/8/2025) jika kursi di majelis parlemen serta di tingkat provinsi akan diperebutkan dalam pemilihan umum multi-partai. Militer merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2021, memicu konflik bersenjata yang membuat sebagian besar wilayah negara berada di bawah kendali kelompok etnis bersenjata.
KPU Myanmar mengatakan tanggal untuk tahap selanjutnya, yang akan diadakan pada sekitar Desember dan Januari karena risiko keamanan, akan diumumkan kemudian.
Langkah ini diambil di tengah upaya pemimpin junta Min Aung Hlaing untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, menghadapi ekonomi yang terpuruk, dan meningkatnya perlawanan dari kelompok-kelompok bersenjata pro-demokrasi.
Dia mengatakan pada pekan lalu bahwa pemungutan suara harus diselenggarakan tanpa gagal, meskipun kekerasan terus berlanjut dan telah menewaskan ribuan warga sipil sejak kudeta.
Negara-negara demokrasi, termasuk AS, telah menganggap pemilu yang diselenggarakan junta militer tidak sah. Partai oposisi utama, Liga Nasional untuk Demokrasi, resmi dibubarkan pada 2023, sementara pemimpinnya yang berusia 80 tahun, Aung San Suu Kyi, saat ini menjalani hukuman penjara 27 tahun atas berbagai tuduhan.
Baca Juga
Laporan menunjukkan bahwa militer tetap kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah negara, dengan kelompok etnis di wilayah utara dan barat meraih keuntungan teritorial yang signifikan.
Sementara pertempuran terus berlanjut, para pengamat mengatakan kelompok pemberontak terhambat oleh kemampuan serangan udara militer dan sebagian besar masih terfragmentasi, sementara kecil kemungkinan mereka dapat menembus benteng junta di kota-kota terbesar di negara itu.
