Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Massa Demo DPR Ricuh, 3 CCTV Milik KAI Dirusak

Demo DPR di Jakarta rusuh, 3 CCTV KAI dirusak pendemo yang menuntut tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR. Lalu lintas Pejompongan Raya dibuka, namun KRL Tanah Abang-Rangkasbitung belum beroperasi. Pengamanan melibatkan TNI-Polri dan petugas KAI.
Aparat kepolisian menghalau pengunjuk rasa di Jalan Letjend S Parman, depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama
Aparat kepolisian menghalau pengunjuk rasa di Jalan Letjend S Parman, depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama

Bisnis.com, JAKARTA - 3 CCTV milik KAI di perlintasan kereta Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, dirusak pendemo yang menuntut tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR.

Dari pantauan Bisnis, 2 CCTV yang dirusak terletak di tiang listrik dekat pos penjagaan kereta api dan satunya berada di dalam pos tersebut.

Sebelumnya, pendemo juga merusak fasilitas umum berupa 2 CCTV milik Pemda setempat dan lampu rambu lalu lintas.

Sampai saat ini petugas keamanan masih melakukan sterilisasi jalanan untuk memastikan aksi unjuk rasa tidak kembali lagi.

Adapun lalu lintas jalan Pejompongan Raya sudah bisa diakses oleh pengendara. Namun layanan kereta api rute Tanah Abang-Rangkasbitung belum dapat beroperasi karena masih menunggu kondisi yang kondusif.

Pengamanan demo DPR, Senin 25 Agustus 2025, tidak hanya diamankan TNI-Polri, tetapi juga Petugas Pengamanan KAI stasiun Palmerah.

Sebab, demonstran melakukan aksi di jalur kereta rute Tanah Abang-Rangkasbitung. Mereka melemparkan batu yang biasanya digunakan untuk peredam rel.

Petugas pengamanan KAI stasiun Palmerah turun ke lapangan berusaha meredamkan situasi. Namun para demonstran tak menghiraukan dan tetap melempar batu.

Sementara itu, saat polisi dan TNI sedang membubarkan pendemo, ratusan rombongan siswa SMA mulai bergerak menaiki KRL menuju Senayan, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Siswa-siswa SMA ini mengaku kecewa dengan arogansi pemerintah karena menaikkan pajak secara drastis. Apalagi, rencana kenaikan pajak dilakukan saat pemerintah sedang efisiensi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro