Bisnis.com, JAKARTA - Partai Gerindra mengajak masyarakat pemilih untuk mengawal adanya tambahan data pemilih dari Kementerian Dalam Negeri sebanyak 31 juta.
Data tambahan 31 juta tersebut tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU.
"Data pemikih yan masih simpang siur ini bisa menjadi pemicu bakal adanya kecurangan pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019," kata
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (7/11/2018).
Untuk mencegah hal itu, Gerindra mengajak semua elemen masyarakat yang menginginkan demokrasi Indonesia berjalan baik dan lancar, untuk terus mengawal masalah tersebut.
"DPT harus kita pastikan akurat".
Riza menilai, persoalan tambahan DPT berpotensi memicu kecurangan dan bisa menjadi pintu masuk bagi incumbent untuk memainkan hasil pemilu.
Baca Juga
Dalam kerangka ini, DPT menjadi kunci terwujudnya Pemilu yang berkualitas.
Karenaya, lanjut Riza, butuh partisipasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal DPT agar benar-benar akurat.
"Tambahan DPT ini bukan hanya masalah parpol, ataupun capres/cawapres, namun masalah kita semua anak bangsa. Kualitas demokrasi kita bisa rusak dan mundur ke belakang karena kacaunya sistem administrasi pemerintahan kita sehingga sangat berpotensi terjadinya kecurangan," katanya.
Untuk menyelesaikan perkara 31 juta pemilih yang belum masuk DPT, Riza mendorong KPU bersama para pemangku kepentingan untuk melakukan verifikasi bersama.
"Sebaiknya KPU kembali duduk bersama parpol untuk memverifikasi agar duduk persoalannya lebih jelas dan data pemilih lebih akurat," tuturnya.
