Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Turki memblokir akses ke jejaring sosial Twitter menjelang pemilihan umum di negara tersebut.
Seperti dilansir dari Bloomberg, langkah tersebut diambil setelah Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan menyerukan pemblokiran atas jejaring sosial tersebut. Selama ini, kalangan oposisi banyak memanfaatkan Twitter untuk menyebarkan dokumen dugaan korupsi di lingkaran dalam Erdogan.
Langkah tersebut jelas ditentang berbagai pihak. Presiden Abdullah Gaul mengatakan pelarangan atas akses tersebut tidak dapat dimaafkan dan dia berharap hal itu tidak akan bertahan lama. Hal serupa juga diserukan oleh Wakil Presiden Komisi Eropa Neelie Kroes yang mengatakan larangan Erdogan tersebut tidak berdasar dan langkah pengecut.
Sebelumnya, Erdogan sempat mengatakan Twitter telah mengabaikan perintah pengadilan untuk menghapus konten yang terkait dengan penyelidikan korupsi. Dia juga mengancam akan memblokir Facebook dan YouTube , di mana pengguna telah berbagi materi termasuk video, rekaman dan transkrip yang pertama kali bocor melalui Twitter.
