.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menilai pemerintah telah mengucurkan setengah dari jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk kebutuhan pembangunan di daerah.
Ketua DPD, Sultan B Najamudin itu mengatakan penyesuaian alokasi TKD harus menjadi pemantik Kemandirian Fiskal Daerah. Tentunya dengan pendekatan inovasi Dan efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
"Pemerintah Daerah dituntut untuk semakin inovatif dalam memperoleh penerimaan daerah. Terutama dengan menyiapkan iklim investasi yang baik dan ramah bagi investor di bidang pertanian perkebunan hingga pariwisata," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (15/8/2025).
Mantan wakil Gubernur Bengkulu menilai rancangan APBN 2026 menitikberatkan pada upaya peningkatan produktifitas pertanian, infrastructur, hilirisasi mineral, kesehatan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pasalnya, di sektor pendidikan pemerintah menganggarkan lebih dari Rp758 triliun yang merupakan terbesar terbesar dalam sejarah RI.
Kendati anggaran Transfer ke Daerah menurun drastis dari Rp919,87 triliun menjadi Rp649,99 triliun 29,3%, Sultan mengatakan pada dasarnya alokasi anggaran pemerintah pusat hampir lebih dari separuh anggaran diarahkan untuk kebutuhan pembangunan di daerah.
Baca Juga
"Pada prinsipnya secara keseluruhanalokasi anggaran belanja negara sesungguhnya lebih banyak diarahkan untuk masyarakat di daerah, hanya saja tidak melalui skema TKD, tapi melalui program Kementerian Dan lembaga," jelasnya.
Dia mencontohkan misalnya anggaran ketahanan pangan dan Koperasi Desa Merah Putih, program Sekolah Rakyat serta Makan Bergizi Gratis, sehingga pada akhirnya anggaran mengalir hingga ke daerah dalam bentuk program yang lebih produktif.
