Bisnis.com, JAKARTA — Israel dikabarkan tengah menjajaki pembicaraan dengan lima negara atau wilayah — Indonesia, Somaliland, Uganda, Sudan Selatan, dan Libya — terkait kemungkinan menerima pemukiman kembali warga Palestina dari Jalur Gaza.
Melansir The Times of Israel pada Kamis (14/8/2025), seorang sumber diplomatik mengatakan, beberapa negara menunjukkan keterbukaan lebih besar dibanding sebelumnya terhadap opsi imigrasi sukarela dari Gaza, dengan Indonesia dan Somaliland disebut paling terbuka.
Namun, hingga saat ini belum ada keputusan konkret yang diambil. Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia, disebut berharap dapat meraih pengakuan internasional melalui kesepakatan ini.
Laporan tersebut muncul sehari setelah beredarnya isu bahwa Israel telah membahas pemindahan warga Gaza ke Sudan Selatan. Klaim tersebut langsung dibantah pemerintah Sudan Selatan dengan menyebutnya tidak berdasar dan tidak mencerminkan kebijakan resmi.
AP menyebutkan, pembicaraan itu terkait dorongan Israel yang lebih luas untuk mendorong emigrasi massal dari Gaza di tengah perang yang masih berlangsung dengan Hamas.
Wakil Menteri Luar Negeri Israel Sharren Haskel pada Rabu mengumumkan melalui platform X bahwa dirinya tiba di Sudan Selatan sebagai bagian dari delegasi resmi pertama Israel ke negara tersebut.
Baca Juga
Haskel bertemu Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit, Menlu Monday Semaya Kumba, serta pejabat lainnya, menandatangani nota kesepahaman diplomatik, dan mengunjungi pusat trauma Israel yang diklaim telah menyelamatkan puluhan nyawa anak-anak.
Dalam wawancara dengan i24News, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menyuarakan dukungan terhadap emigrasi massal warga Gaza — kebijakan yang juga pernah didukung Presiden AS Donald Trump pada Februari lalu, meski belakangan terlihat mengendur.
Netanyahu menegaskan Israel telah menjalin kontak dengan sejumlah negara untuk menampung warga sipil yang mengungsi dari wilayah konflik.
“Saya rasa ini hal yang paling alami. Semua yang mengaku peduli terhadap Palestina dan ingin membantu mereka, seharusnya membuka pintu bagi mereka. Kami tidak mengusir mereka — kami memberi kesempatan untuk pergi… pertama dari zona tempur, dan juga dari Gaza sendiri, jika mereka mau,” kata Netanyahu.
Namun, banyak pihak termasuk warga Palestina, kelompok HAM, dan komunitas internasional menolak rencana relokasi tersebut, menilainya sebagai bentuk pengusiran paksa yang melanggar hukum internasional.
Bagi Sudan Selatan, kesepakatan semacam itu berpotensi mempererat hubungan dengan Israel, kekuatan militer dominan di Timur Tengah, sekaligus membuka jalur komunikasi dengan Trump.
Mesir menentang keras rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza — wilayah yang berbatasan langsung dengannya — karena khawatir akan memicu gelombang pengungsi ke wilayahnya.
