Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Timwas Haji DPR Sebut RI Akan Lebih Mudah Minta Kuota Tambahan ke Saudi dengan Skema Ini

Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI menyebut skema tanazul pada musim haji tahun ini berpotensi memudahkan RI meminta kuota tambahan kepada Pemerintah Arab Saudi.
Jemaah melakukan tawaf di area kabah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (26/5/2025). Bisnis/Reni Lestari.
Jemaah melakukan tawaf di area kabah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Senin (26/5/2025). Bisnis/Reni Lestari.

Bisnis.com, JEDDAH — Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI menyebut skema tanazul yang digagas Kementerian Agama pada musim haji tahun ini berpotensi memudahkan Indonesia untuk meminta kuota tambahan kepada Pemerintah Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang optimistis skema tanazul akan membantu mengurai kepadatan jemaah haji Indonesia ketika mabit alias bermalam di Mina. Menurutnya, jika hal itu terlaksana, akan lebih mudah bagi Indonesia untuk meminta tambahan kuota haji kepada Pemerintah Arab Saudi. 

Skema tanazul diketahui memungkinkan jemaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarat atau lokasi lontar jumrah, untuk kembali ke hotel setelah melempar Jumrah Aqabah. 

Dengan demikian, jemaah tidak perlu menempati tenda di Mina, tetapi tetap menjalankan kewajiban bermalam sesuai ketentuan. Skema ini akan dikhususkan bagi jemaah lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. 

Tahun ini Indonesia diketahui mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Jumlah itu turun dari 2024 sebanyak 241.000 jemaah, terdiri atas 221.720 haji reguler dan 19.280 haji khusus. 

"Kalau sudah bisa tanazul, maka kita punya moral untuk minta tambahan kuota. Selama ini kan 221.000 [kuota tahun ini] dengan 203.000 jemaah [haji reguler] di Mina. Kalau kita urai menjadi tanazul, [sebagian] tidur di hotel, kita punya keberanian untuk meminta lagi 20.000 atau 30.000 [tambahan kuota haji]," katanya ketika tiba di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Selasa (27/5/2025) malam. 

Marwan mendarat bersama anggota Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI lainnya dan akan ikut mengawasi operasional penyelenggaraan haji tahun ini hingga rampung. 

Sementara itu selain tanazul, pemerintah juga memperkenalkan skema murur dan safari wukuf. Dengan safari wukuf, jemaah akan diperjalankan dengan kendaraan, baik ambulans atau bus, yang melintasi Padang Arafah dan tetap berada di dalam kendaraan selama waktu wukuf berlangsung. 

Jemaah tidak perlu menempati tenda di Arafah tetapi tetap dapat memenuhi kewajiban wukuf. Adapun murur adalah skema yang dilakukan setelah wukuf di Arafah, yaitu dengan melewati Muzdalifah tanpa turun dari kendaraan dan kemudian langsung menuju Mina. 

Marwan melanjutkan, jelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kepastian layanan bagi jemaah haji akan menjadi fokus utama pengawasan. 

Hal itu terutama usai dinamika penerapan layanan berbasis syarikah, yang berimbas pada terpisahnya jemaah dengan anggota keluarga dan/atau pendampingnya di satu kelompok terbang (kloter). 

"Kalau dari komitmennya syarikah, Kementerian Haji [Arab Saudi], saya punya keyakinan ini bisa kita urai, bisa kita tangani dengan baik," ujarnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper