Bisnis.com, Jakarta — Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkapkan jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang pergi ke Kamboja secara nonprosedural atau ilegal dan terjerat aktivitas judi online serta penipuan (scamming) semakin marak.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman di sela-sela acara Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) antara Imigrasi Indonesia dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali pada Selasa (20/5).
Dia juga mencatat selama Januari-April 2025, petugas imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan Imigrasi bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia nonprosedural.
Sementara itu, menurutnya, hingga saat ini juga tercatat ada sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.
"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami juga akan menunjuk focal point di masing-masing negara, sekaligus mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian masalah keimigrasian WNI di Kamboja," tuturnya dalam keterangan resmi, Selasa (20/5/2025).
Pemerintah Indonesia dan Pemerinrah Kamboja akan bekerja sama mencegah tindak pidana perdagangan orang melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja.
Baca Juga
Menurutnya, dokumen kerjasama tersebut akan menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal yang di dalamnya juga tercantum kesepakatan kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
"Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja agar bisa memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia-Kamboja di bidang Keimigrasian ya," katanya.
Sementara, Menteri Imipas Agus Adrianto juga mengatakan keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan tawaran kerja judi online di luar negeri.
"Kami juga akam membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespon tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," ujarnya.
Agus berharap pertemuan Imigrasi Kamboja dan Imigrasi Indonesia bisa memperdalam pemahaman bersama, sekaligus berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara.
"Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutur Agus.
