Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya angkat bicara terkait bantuan pengamanan dari prajurit TNI ke seluruh kantor kejaksaan (kejati dan kejari) di Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa bantuan pengamanan dari TNI tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan penanganan kasus tertentu, terutama kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur tahun 2012-2021 di Kemenhan.
"Jadi pengamanan dari TNI ini sema sekali tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara," tuturnya di Jakarta, Senin (12/5).
Harli menegaskan bantuan pengamanan dari TNI ke seluruh kantor kejaksaan di Indonesia tersebut dilakukan sejak lama, persisnya sejak Jaksa Agung Muda bidang Militer (Jampidmil) berdiri.
"Bantuan pengamanan dari TNI itu sudah dibicarakan jauh sebelumnya sebagai bentuk kerjasama yg secara operasional dilakukan oleh jajaran Pidmil," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi menuding bahwa dukungan pengamanan Kejaksaaan oleh TNI memunculkan pertanyaan tentang motif politik.
Baca Juga
"Jadi apa yang sesungguhnya kini sedang dimainkan Kejaksaan melalui pelembagaan kolaborasi dengan TNI yang semakin terbuka?" ujarnya.
Hendardi mengatakan Kejaksaan harusnya memahami mereka merupakan bagian dari sistem hukum pidana criminal justice system yang mestinya sepenuhnya institusi sipil.
"Menarik-narik Militer ke dalam keseluruhan elemen sistem hukum pidana jelas-jelas bertentangan dengan supremasi sipil dan supremasi hukum," tuturnya.
