Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Purnawirawan TNI AD Ogah Cawe-Cawe Wacana Pemakzulan Gibran

Persatuan Purnawirawan TNI AD menilai tindakan ratusan veteran TNI yang ingin melengserkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak etis.
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dok Setwapres RI
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Dok Setwapres RI

Bisnis.com, Jakarta — Pengurus Pusat (PP) Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mengimbau kepada seluruh anggotanya agar tidak ikut dalam wacana pelengseran atau pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Plt Ketua Umum PP PPAD Mayor Jenderal (Purn) TNI Komaruddin menilai tindakan ratusan purnawirawan TNI yang ingin melengserkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tidak etis.

Dia pun meminta ratusan purnawirawan TNI tersebut agar membaca kembali AD/ART purnawirawan TNI demi menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Kami berharap Purnawirawan TNI AD dengan penuh kesadaran, ketulusan dan keikhlasan untuk dapatnya memperhatikan kaidah dalam AD/ART PPAD untuk kebaikan kita bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (29/4).

Kendati demikian, dia tetap menghormati arah dan langkah yang ingin ditempuh oleh ratusan purnawirawan TNI tersebut. Namun, dia mengingatkan ratusan purnawirawan TNI tersebut agar tetap menjaga marwah TNI sebagai insitusi dan garda terdepan menjaga keutuhan bangsa.

"Kami sangat menghormati langkah seluruh Purnawirawan, rekan seperjuangan dalam keluarga besar TNI AD, dan mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga kehormatan, persatuan, serta marwah TNI sebagai institusi yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan Bangsa dan Negara," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa sikap ratusan purnawirawan TNI tersebut tidak mewakili purnawirawan TNI dari Angkatan Darat. Menurutnya, PPAD merupakan organisasi resmi Purnawirawan TNI AD yang berbadan hukum sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi serta kontribusi pemikiran para Purnawirawan TNI AD kepada pemerintah, TNI, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lain.

"Namun, kami ingin sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh Purnawirawan TNI AD," ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper