Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi terkait pendanaan untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 24 kota dan kabupaten.
Menurutnya, sebagian daerah telah menyatakan kesiapan untuk menganggarkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi masih ada yang belum memberikan kepastian terkait kemampuan pendanaan.
"Iya, jadi saat ini Kemendagri berkoordinasi dengan 24 kota/kabupaten itu, ada yang menyatakan siap untuk menganggarkan dengan APBD-nya, tetapi masih cukup banyak yang belum memberikan kejelasan tentang kemampuan pendanaan," ujar Bima Arya dalam keterangannya.
Untuk memastikan kesiapan daerah, Bima mengatakan bahwa Kemendagri melakukan pertemuan daring dengan seluruh daerah yang terdampak serta merencanakan kunjungan langsung ke masing-masing wilayah.
"Siang tadi kami melakukan zoom meeting dengan semua. Dan nanti satu-satu akan kami datangi, kami telisik, kami lihat APBD-nya. Karena kalau dibilang tidak mampu, kami harus cek apakah betul tidak mampu. Bisa saja anggaran digeser-geser," jelasnya.
Lebih lanjut, Bima Arya juga menegaskan bahwa selain memastikan kesiapan APBD, Kemendagri akan memeriksa komposisi penganggaran agar lebih efisien.
Baca Juga
"Jangan sampai ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang sebetulnya tidak perlu, seperti sosialisasi dan lain-lain," tambahnya.
Menurutnya, ada dua hal utama yang menjadi perhatian pertama, memastikan apakah APBD mampu membiayai PSU, dan kedua, memastikan penganggaran dilakukan dalam versi minimal.
Bima menekankan bahwa jika APBD daerah tidak cukup, maka pembiayaan dapat ditarik ke tingkat provinsi.
"Kalau provinsi juga tidak mampu, baru nanti kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan," katanya.
Bima Arya mengakui bahwa pemerintah berpacu dengan waktu karena ada batas waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meski begitu, dia memastikan bahwa pemerintah pusat akan berkoordinasi dilakukan semaksimal mungkin agar PSU, baik yang seluruhnya maupun sebagian, bisa terselenggara dengan baik.
Terkait kemungkinan penggunaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bima Arya menyatakan bahwa skema pendanaannya akan bersifat berbagi beban (cost-sharing).
"Bisa. Kita lihat sharingnya berapa persen, tapi saya kira tidak 100 persen. Pasti ada komponen yang dari APBD maupun dari provinsi, baru kemudian sisanya ditutup oleh APBN," ungkapnya.
Ketika ditanya apakah anggaran dari APBN akan berasal dari pos kementerian tertentu, Bima Arya menyatakan bahwa hal tersebut masih akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
"Kami akan komunikasikan dan Kementerian Keuangan post-nya dari mana nanti ya," pungkas Bima.
