Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai kenaikan PPN 12% dikhawatirkan menyebabkan sejumlah efek berganda yang negatif bagi masyarakat.
Ganjar mengatakan bahwa kebijakan ini memang akan meningkatkan kas negara. Namun, kenaikan PPN juga akan memberikan beban tambahan kepada sejumlah kelompok masyarakat mulai dari kelompok paling rentan hingga menengah.
Salah satu imbasnya mulai dari masyarakat akan dipaksa mengurangi konsumsi, mengorbankan tabungan atau bahkan meningkatkan utang di kalangan masyarakat.
"Apakah ini sebuah keadilan? Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi," ujarnya di YouTube Ganjar Pranowo, dikutip Kamis (19/12/2024).
Lebih jauh, Ganjar juga menilai kebijakan untuk menaikkan PPN 12% diterapkan tidak disaat yang tepat. Pasalnya, Indonesia sedang mengalami pelemahan ekonomi.
Buktinya, kata Ganjar, fenomena deindustrialisasi di Indonesia tengah terjadi di Indonesia. Kontribusi manufaktur terhadap PDB yang seharusnya bisa menopang ekonomi. Namun, saat ini kontribusi itu justru merosot pada tahun ini.
Baca Juga
"Pabrik-pabrik tutup, mesin-mesin mati, dan buruh-buruh kehilangan pekerjaan. Ini pertanda yang sangat jelas bahwa sektor produktif kita yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi sedang melemah," tambahnya.
Ganjar menambahkan, kenaikan PPN 12% juga bisa menyebabkan sejumlah komplikasi mulai dari penurunan kelas menengah, menurunnya kapasitas menabung, hingga PHK massal.
Meskipun demikian, Ganjar juga tidak memungkiri bahwa pajak berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, pembiayaan layanan publik, kesehatan pendidikan hingga sosial.
"Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.
Adapun, Ganjar juga menyarankan solusi untuk persoalan PPN tersebut. Misalnya, dengan "menggalakan" pungutan pajak terhadap orang yang memiliki kekayaan yang fantastis.
Selain itu, pajak juga juga bisa ditargetkan untuk sektor tambang, kelapa sawit hingga karbon agar bisa menambah pemasukan tanpa mengorbankan rakyat.
"Saya mengajak kepada semua pemanggu kebijakan, wakil rakyat, dan seluruh elemen bangsa. Yuk, mari kita pikirkan kembali kebijakan ini. Mari kita berani memilih jalan yang lebih adil dan lebih visioner," pungkas Ganjar.
