Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan dugaan intervensi aparat kepolisian saat KPUD Kabupaten Paniai, Papua Tengah tengah melakukan sidang rekapitulasi suara Pilkada 2024.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Ronny Talapessy menyampaikan dalam peristiwa itu anggota Polri masuk ke ruang sidang dan diduga melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap petugas sidang.
"Kami menduga bahwa ini adalah bentuk intervensi terhadap proses demokrasi yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah," ujarnya dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jumat (13/12/2024).
Ronny menyampaikan peristiwa intervensi itu terjadi pada Rabu (11/12/2024). Dalam video yang diputar dalam konferensi pers itu, terlihat sejumlah anggota kepolisian merangsek masuk ke ruang sidang pleno.
Menurut Ronny, anggota kepolisian diduga melakukan sejumlah intervensi dan kekerasan dalam pelaksanaan rekapitulasi tersebut.
Bahkan, kata Ronny, Kabag Ops Polres Paniai AKP Hendry Judo merupakan salah satu pihak yang terlibat melakukan intervensi.
Baca Juga
"Kami PDI Perjuangan dalam hal ini sangat melihat bahwa ini adalah bentuk dari pengebirian demokrasi yang terjadi di Papua Tengah," tambahnya.
Dalam hal ini, Ronny berkesimpulan bahwa peristiwa tersebut merupakan upaya untuk menggagalkan pleno yang dilakukan di Papua Tengah.
"Kemudian kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah," pungkasnya.
Kronologi Versi PDIP
Peristiwa itu dimulai saat proses rekapitulasi untuk membacakan penghitungan suara dari Distrik Wege Muka sekitar pukul 10.30 WIT.
Keributan dilakukan oleh saksi dari dua Cagub Papua Tengah, yakni Natalis Tabuni dan Wilem Wandik. Kemudian saksi dari Cabup Paniai Oktopianus Gobai, Roby Kayeme, dan Nason Uti ikut dalam kerusuhan tersebut.
Singkatnya, KPUD Paniai telah memberikan tanggapan sekitar pukul 11.30 WIT ke para saksi yang membuat keributan agar rekapitulasi terlaksana sesuai aturan.
Namun, saksi tidak menerima hingga aparat keamanan merangsek masuk ke ruang pleno. Oleh karena itu, anggota kepolisian termasuk Kapolres Kabupaten Paniai Kompol Deddy A. Puhiri masuk dengan senjata yang lengkap.
Kemudian, Kompol Deddy pada pukul 12.20 WIT telah menginstruksikan rapat pleno rekapitulasi bisa dilaksanakan secara damai. Namun, saksi tetap meminta rekapitulasi ditunda.
Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diterima PDIP, kepolisian dengan senjata lengkap kembali masuk ruang rapat pleno rekapitulasi pada 13.40 WIT tanpa diminta.
Dalam hal ini, Kabagops Polres Kabupaten Paniai AKP Hendry Joedo Manurung diduga mengancam agar komisioner KPUD Kabupaten Paniai tidak melanjutkan penghitungan suara yang menjadi keberatan saksi dari kandidat.
Dari ancaman itu, kata Ronny, komisioner KPUD Kabupaten Paniai kemudian menghentikan proses rekapitulasi sampai batas waktu yang belum ditentukan.
