Bisnis.com, JAKARTA - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung adanya salah seorang menteri koordinator di pemerintahan saat ini yang mengeluhkan kurangnya anggaran sehingga tidak bisa bekerja.
Hal itu disampaikan oleh Nawawi ketika menghadiri Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin (9/12/2024). Dia mengungkap sejumlah pernyataan menteri hingga menko terkait yang dinilainya "unik" terkait permintaan anggaran jumbo.
"Barusan ini ada seorang Menko mengeluhkan katanya bisa apa saya dengan Rp9 miliar ini, dalam satu tahun bisa apa yang saya kerjakan gitu. Kalau misalnya tidak bisa bekerja dengan Rp9 miliar kenapa juga dibentuk kementerian/lembaga dimaksud seperti itu," ujarnya, dikutip Selasa (10/12/2024).
Tidak hanya itu, Nawawi juga sempat menyinggung Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya. Berdasarkan catatan Bisnis, hal itu disampaikan oleh Pigai tidak lama setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Nawawi lalu membandingkannya dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang disebut memiliki total anggaran hanya sekitar Rp33 miliar.
"Begitu ada Menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu tadi yang Rp33 miliar saja, minta ditambah tidak disetujui oleh DPR, ada menteri datang minta Rp20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," ucapnya.
Baca Juga
7 MENKO PRABOWO MINTA TAMBAHAN ANGGARAN
Sebelumnya, Badan Anggaran DPR menyetujui tambahan anggaran di tujuh Kementerian Koordinator atau Kemenko untuk 2025.
Total, tambahan anggaran tersebut mencapai Rp5,18 triliun. Persetujuan tersebut didapat dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan pimpinan tujuh Kemenko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
"Kami setujui dan kami meminta waktu dibahas dengan pemerintah dengan rentang waktu tiga bulan. Dapat disetujui?" ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah diikuti persetujuan anggota Banggar lainnya dan ketukan palu.
Berikut rincian pagu dan tambahan anggaran yang disetujui DPR:
1. Kemenko Pangan
Pagu anggaran: Rp44.089.025.000
Minta tambahan anggaran: Rp505.910.975.000
Total anggaran 2025 menjadi: Rp550.000.000.000
2. Kemenko Pembedayaan Masyarakat
Pagu anggaran: Rp139.727.234.000
Minta tambahan: Rp653.772.765.000
Total: Rp793.500.000.000
3. Kemenko Perekonomian
Pagu anggaran: Rp459.766.254.000
Minta tambahan: Rp64.209.800.000
Total: Rp523.976.054.000
4. Kemenko Polkam
Pagu anggaran: Rp268.281.288.000
Minta tambahan: Rp3.000.000.000.000
Total: Rp3.268.281.288.000
5. Kemenko PMK
Pagu anggaran: Rp111.241.324.000
Minta tambahan: Rp360.337.151.000
Total: Rp471.578.475.000
6. Kemenko Kumham Imipas
Pagu anggaran: Rp9.029.527.000
Minta tambahan: Rp325.000.000.000
Total: Rp334.029.527.000
7. Kemenko Infra
Pagu anggaran: Rp230.000.000.000
Minta tambahan: Rp273.143.736.000
Total: Rp503.143.736.000.
