Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut penggunaan kembali Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) perlu menjadi perhatian khusus.
Alfons mengharapkan pemakaian sistem aplikasi Sirekap di Pilkada serentak sudah disempurnakan, agar tidak menimbulkan kekisruhan seperti Pemilu lalu.
“Sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan persepsi yang negatif dari masyarakat itu saja hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh KPU,” kata Alfons kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).
Meski begitu, pada Pilkada serentak 2024, Alfons melihat kekacauan akibat manipulasi data pada Pilkada 2024 masih relatif rendah.
Sebab, data yang ada berbentuk secara fisik dan untuk mengubah itu harus melakukan akses fisik beda jika dilakukan full digital.
“Jadi sebenarnya prioritas pertama pencoblosan itu masih manual kok jadi ya. Saya tidak melihat ada hal yang sangat krusial yang perlu dilindungi,” ucapnya.
Baca Juga
Di sisi lain, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, Pratama Persada menilai sistem pertahanan siber yang dimiliki oleh KPU seharusnya sudah cukup kuat jelang Pilkada serentak 2024.
Namun, Pratama melihat KPU perlu melakukan perbaikan dari sisi Infrastruktur IT yang dipergunakan oleh Sirekap, salah satunya adalah penggunaan server yang berlokasi di Indonesia.
“Dalam hal ini KPU bisa bekerja sama dengan berbagai ISP dan perusahaan penyedia layanan data center untuk menyediakan infrastruktur seperti Server, Koneksi Internet, serta berbagai perangkat pengamanan siber,” ucap Pratama.
Pratama menyebut data center tersebut harus berlokasi di Indonesia, baik di lokasi milik KPU atau di lokasi milik ISP atau perusahaan penyedia layanan data center lokal Indonesia.
Karena dampak penggunaan data center milik asing baik berada didalam negeri maupun di luar negeri sama berbahayanya untuk data sepenting Pilkada untuk disimpan pada infrastruktur milik orang lain.
“Karena berarti pihak lain akan memiliki akses kedalam server untuk merubah, merusak, merekayasa atau bahkan menghancurkan data yang ada didalam sistem,“ ucapnya.
Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan gugus tugas siber guna mengamankan Pilkada Serentak 2024. Adapun pencoblosan Pilkada Serentak 2024 bakal dilakukan lusa atau Rabu 27 November 2024.
Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa dua hari jelang pelaksanaan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan banyak hal, salah satunya sistem informasi aplikasi.
Betty menyebut, aplikas tersebut nantinya dipakai sebagai "alat bantu" penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).
Sirekap sendiri adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih dalam proses pemilu di Indonesia.
Sistem ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.
“Termasuk diantaranya Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sistem Informasi Logistik (Silog),” kata Betty kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).
