Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia memperkuat kerja sama dengan Rwanda di sejumlah sektor. Sektor-sektor yang dimaksud antara lain politik dan keamanan, ekonomi, dan hubungan antar masyarakat.
Penguatan kerja sama dilakukan saat Menteri Luar Negeri Rwanda Vincent Biruta mengunjungi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan bilateral membahas isu-isu global.
“Rwanda adalah salah satu rekan dekat Indonesia di Afrika. Pemimpin kedua negara telah meneguhkan komitmen mereka untuk memperkuat kerja sama bilateral," kata Retno dalam siaran pers, Kamis (6/6/2024).
Di aspek politik dan keamanan, kedua menteri menandatangi nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) konsultasi politik sebagai dasar pembahasan kerja sama.
Saat ini, jelas Retno, Indonesia - Rwanda melakukan finalisasi MoU antara kepolisian kedua negara terkait dengan penanganan kejahatan transnasional terorganisir serta penguatan pengembangan kapasitas.
Dalam hal kerja sama ekonomi, RI – Rwanda menandatangani MoU kerja sama umum yang mencakup sektor perdagangan, pertanian, industri, energi, dan tambang
Baca Juga
“Kami percaya peluang untuk terus tumbuh masih terbuka lebar. Untuk mendorong kerja sama ekonomi, hari ini kami menandatangani MoU kerja sama umum yang mencakup perdagangan, pertanian, industri, energi, dan tambang," ujar Retno.
Selain itu, keduanya membahas rencana pembentukan preferential trade agreement (PTA) Indonesia – Rwanda serta menjajaki pembentukan PTA Indonesia dengan Komunitas Afrika Timur (East African Community/EAC).
Adapun penguatan kerja sama hubungan antarmasyarakat, Indonesia – Rwanda menandatangi perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan dinas. Rwanda sudah masuk ke dalam daftar Visa Kedatangan (VoA) Indonesia sejak Februari 2023.
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan intensitas hubungan masyarakat kedua negara, termasuk kalangan bisnis.
Selain isu bilateral, RI - Rwanda membahas isu global, yaitu kondisi Palestina. Indonesia dan Rwanda memiliki kesamaan pandangan untuk terus memperkuat dukungan bagi Palestina guna mewujudkan kemerdekaan Palestian berdasarkan solusi dua-negara.
Kedua Menlu juga sepakat mendorong persatuan dan peran Global South dalam menentukan agenda global.
