Bisnis.com, JAKARTA - Junta militer Myanmar secara tegas mengusir diplomat utama Timor Leste dari negaranya.
Menteri Hak Asasi Manusia Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan Myanmar Aung Myo Min di Facebook mengatakan bahwa kuasa usaha dari Timor Leste harus meninggalkan Myanmar paling lambat 1 September 2023.
Melansir Reuters, Timor Leste secara vokal telah mengkritik kepemimpinan Myanmar saat ini dan mengutuk pengusiran diplomatnya tersebut.
Junta militer Myanmar yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021, belum mengumumkan masalah ini dan seorang juru bicara belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.
Sementara itu, pemerintah Timor Leste menegaskan kembali pentingnya mendukung semua upaya untuk memulihkan tatanan demokrasi di Myanmar.
"Timor Leste menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar, sambil mendesak junta militer untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) dan mencari solusi damai dan konstruktif terhadap krisis ini,” kata pemerintah Timor Leste, pada Sabtu (26/8/2023) malam.
Baca Juga
Politisi Timor Leste telah terang-terangan mengkritik junta militer Myanmar dan Presiden Jose Ramos-Horta telah bertemu dengan perwakilan penting dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan Myanmar, yang menentang kekuasaan militer.
Sebagai protes terhadap kudeta tahun 2021, banyak negara memiliki kuasa usaha di Myanmar, bukan duta besar. Meski begitu, militer yang berkuasa jarang mengusir atau menolak diplomat.
Seperti diketahui, Myanmar dilanda kekerasan dan kekacauan ekonomi sejak militer merebut kekuasaan dan melancarkan tindakan keras.
Timor Leste sedang dalam proses untuk secara resmi menjadi anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean).
Meski begitu, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao sebelumnya mengatakan bahwa negaranya akan mempertimbangkan untuk bergabung dalam keanggotaan Asean, jika gagal menyelesaikan konflik di Myanmar
