Bisnis.com, SOLO - Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan tanggapan mengenai aksi viral warga Keluarahan Glagaharjo, Cangkringan yang memutuskan untuk mengaspal jalan dari swadaya.
Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan bahwa terdapat kendala untuk memperbaiki jalur evakuasi Merapi tersebut karena berada di KRB III.
Menurutnya, pelayanan di KRB III lebih terbatas disebabkan karena sejumlah regulasi. Bahkan pemerintah pusat juga harus menilik perbaikan karena berada di jalur evakuasi.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya akan mengevaluasi sejumlah Peraturan Bupati turunan dari regulasi di atasnya, yang mengatur tentang layanan masyarakat di KRB III.
"Mungkin kami memahaminya tidak pas dengan filosofi yang membuat aturan itu," ungkapnya pada Senin (10/4/2023) dikutip dari HarianJogja.
Terkait warga yang sudah patungan dan memperbaiki sendiri jalur evakuasi, ia mengapresiasi dan berterima kasih.
Baca Juga
"Sebagai amal sedekahnya beliau. Kita hormati. Itu menunjukkan kalau pemerintah ga bisa, aku bisa sendiri," kata dia.
Lebih lanjut, pihaknya mengatakan bahwa Pemkab akan melanjutkan perbaikan jalur evakuasi di wilayah tersebut jika masih ada yang rusak.
"Kami akan evaluasi berkaitan kegiatan layanan di KRB III. Kami akan siapkan anggaran dan sebagainya," ujarnya.
Tak diperbaiki sejak 2010
Sebelumnya diketahui, aksi iuran dan pengaspalan jalur evakuasi Merapi ini menjadi viral di media sosial.
Warga di sana, serentak melakukan iuran hingga Rp100 juta untuk memperbaiki jalan yang rusak lantaran Pemerintah Kabupaten Sleman tak kunjung bergerak memperbaiki meski warga sudah kerap melapor.
Ketua Komunitas Siaga Merapi (KSM) Glagaharjo, Cangkringan, Rambat Wahyudi menjelaskan bahwa perbaikan jalan tersebut dilakukan pada Jumat dan Sabtu (7-8/4/2023), sepanjang 4 km dari Dusun Singlar hingga bukit Klangon.
Setidaknya uang yang dihasilkan warga untuk memperbaiki jalan itu mencapai Rp100 juta. Dirinya juga mengatakan bahwa kerusakan jalan sudah ada sejak 2010.
_(1)_1692857839.jpg?w=348&h=261)
