1. Dirut PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Suap PLTU Riau-1
Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir (SFB) jadi tersangka dalam pengembangan kasus suap pembangunan proyek PLTU Riau-1. Penetapan tersangka dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/4/2019).
Penetapan tersangka baru ini dilakukan KPK setelah melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1. “Iya. Pengembangan kasus PLTU Riau-1,” kata Febri dalam pesan singkat, sebelum diumumkannya nama Sofyan Basir. selengkapnya cek di sini
2. Sandi 'Bunuh Diri Politik’ bila Kembali Jadi Wakil Gubernur DKI
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan meski calon wakil presiden Sandiaga Uno berpeluang untuk kembali menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi Gubernur DKI Anies Baswedan, namun namun dari segi etika politik langkah itu tidak pantas.
Menurut Margarito, tidak ada satu pun peraturan yang menghalangi Sandi maju kembali menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Baca selengkapnya di sini
3. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 : Dipisah Pileg-Pilpres atau Nasional-Daerah
.jpg)
Pemilu Serentak 2019 yang disebut sebagai pemilihan umum paling rumit di dunia, telah memakan korban sebanyak 90 orang meninggal dunia dan 374 orang sakit.
Tuntutan evaluasi Pemilu Serentak pun berdatangan dari berbagai kalangan, mulai budayawan seperti Sujiwo Tejo, pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD, baca selengkapnya di sini
4. Dirut PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka KPK, Ini Kronologi Penetapannya
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir resmi menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Selasa (23/4/2019).
Penetapan Sofyan Basir berdasarkan pengembangan dari kasus tersebut dan mencermati fakta persidangan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, baca selengkapnya di sini
5. BPN Prabowo-Sandi Curigai Biang Kerok yang Bikin Hasil Quick Count Menangkan Jokowi-Amin
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyebut bahwa pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.
"Kami menilai pemilu sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil," kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, baca selengkapnya di sini
