Bisnis.com, BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDIP, Waras Wasisto, disebut-sebut berperan dalam mengalirkan uang suap kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mempercepat izin pembangunan Meikarta.
Hal tersebut disampaikan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi dalam lanjutan sidang kasus suap Meikarta di Pengadilan Negeri Bandung, Senin (21/1/2019).
Neneng menyampaikan keterlibatan Waras tersebutsaat menjelaskan proses aliran uang ke pihak Pemprov Jabar untuk pengurusan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemkab Bekasi. Neneng sendiri dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa dari pengembang Meikarta Fitradjadja Purnama, Taryudi dan Henry Jasmen.
Neneng menjelaskan, awal mula rencana penyuapan lantaran pengurusan RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) proyek Meikarta di Pemkab Bekasi mentok di BKPRD.
Padahal, RDTR tersebut diperlukan untuk mengubah kawasan industri menjadi komersil. Oleh karenanya, ia diminta Bupati Neneng Hasanah untuk mengurus hal tersebut ke Pemprov Jabar.
Lalu, Neneng Rahmi mendapat informasi bahwa Sekdis PUPR, Hendry Lincoln (sekarang menjabat Sekdisparbud Pora) punya jaringan di pemerintah provinsi, yaitu melalui Sulaeman anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan anggota DPRD Jabar, Waras Wasisto.
Mereka berdua mengaku bisa menghubungkan ke Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Iwa Karniwa.
"Dari pembahas itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan di rest area tol. Saya lupa tepatnya di mana. Intinya membahas soal mepercepat proses RDTR Pemkab Bekasi, yang hadir ada pak Henry Lincoln, pak Sulaeman (DPRD Kabupaten Bekasi), Pak Waras (Wasisto) dan pak Sekda Provinsi Jabar (Iwa Karniwa). Saya ada disana, tapi tidak ikut rapat langsung," katanya.
Usai pertemuan, Henry Lincoln bilang kepadanya bahwa hasil pertemuan menyatakan Sekda Provinsi Jabar meminta uang Rp 1 miliar untuk pencalonan gubernur di Pilkada 2018. Neneng Rahmi pun diinstruksikan untuk meminta uang tersebut ke pihak pengembang Meikarta.
Pada saat itu, diketahui memang Iwa Karniwa sempat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Jawa Barat ke PDIP. Namanya pun masuk ke dalam tiga besar hasil penjaringan meski akhirnya dia tidak ditunjuk menjadi calon Gubernur dari partai berlambang kepala banteng tersebut.
Ia melanjutkan, pemberian uang tersebut akhirnya diserahkan sebesar Rp 900 juta melalui Sulaiman pada Desember 2017. Dari Sulaiman, uang diberikan kepada Waras sebelum sampai ke Iwa Karniwa.
Selanjutnya, Neneng mengatakan, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin memintanya untuk berkoordinasi dengan Henry Lincoln terkait pengurusan RDTR yang jalan di tempat di Pemprov Jabar.
Selanjutnya, ia mengatakan uang sisa Rp 100 juta yang belum diberikan, akhirnya diminta oleh Waras.
"Rp 100 juta diminta oleh Pak Waras (Wasisto)," pungkasnya.
Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Waras Wasisto pada Senin (3/12) lalu.
Waras yang juga menjabat sebagai Bendahara DPD PDIP Jabar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi terkait dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.
Selain Waras, penyidik KPK memanggil Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayuti. Wakil rakyat dari Fraksi PDIP itu bakal menjadi saksi untuk Neneng, salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta.
