Bisnis.com, BOGOR--Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Apeksi, sepakat mengusulkan dua hal kepada Presiden Joko Widodo yakni membuka moratorium calon pegawai negeri sipil dan membahas pegawai honorer kategori dua.
Dalam pertemuan dengan sejumlah wali kota di Istana Bogor, dua hal ini menjadi perhatian para kepala daerah mengingat klaim kepala daerah yang menyatakan kebutuhan pegawai negeri sipil (PNS) masih cukup banyak.
"[Terkait honorer] sebenarnya tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa kalaupun itu perlu, harus profesional. Ada permintaan para wali kota bahwa kan sudah diseleksi berkali-kali tidak lulus ya, tapi kan mereka sudah mengabdi puluhan tahun," ucap Ketua Umum Apeksi sekaligus Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Senin (23/7/2018).
Kendati demikian, dia menyampaikan Presiden Jokowi menegaskan bahwa penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) harus melalui seleksi
Khusus untuk kuota CPNS, Airin mengaku Presiden Jokowi menegaskan penambahan bisa dilakukan di jabatan teknis, bukan administrasi.
"[Untuk Tangerang Selatan] kita sudah usulkan. Kita minta sebanyak-banyaknya. Dari empat tahun berapa yang pensiun. Kita kali empat tahun terus ditambah kebutuhan kita ke depan seperti apa," tambahnya.
_1690216930.jpg?w=348&h=261)
