Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung tak yakin program electronic road pricing (ERP) yang bakal diterapkan bisa mengurangi kemacetan.
"Yang pasti bakal macet. Kemarin sudah uji coba dan gagal, pasti bakal cet..cet..cet macet pasti," kata Lulung saat ditemui di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/5/2016).
Menurut Lulung, saat uji coba penghapusan three in one, belum ada sosialisasi mengenai ERP, sehingga dia menganggap bahwa masyarakat belum paham betul. Lulung juga mempertanyakan, apakah sistem tersebut akan memberatkan masyarakat atau tidak, juga penerapannya secara konvensional atau memakai barcode. ERP, kata dia, sampai saat ini juga belum memiliki payung hukum.
"Makanya saya belum apresiasi dan akan ditanyakan ke Gubernur dan Dinas Perhubungan," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
"Nanti akan dicoba diundang dan minta sosialisasikan ke masyarakat."
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai menghapus peraturan pembatasan penumpang melewati jalan protokol Jakarta. Namun hal itu tak segera diiringi dengan penerapan pembatasan kendaraan lewat sistem ERP.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansah menargetkan ERP akan rampung pada 2017. Kini ERP sedang dalam pengurusan peraturan gubernur.
"Saat ini sedang mengurus pergub pengawasan aset dari BPKAD ke dinas perhubungan," kata Andri saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis, 12 Mei 2016.
Mengenai solusi lain mengurai kemacetan, Lulung mengatakan bahwa gubernur sebaiknya membangun komunikasi dengan pejabat daerah penyangga Ibu Kota.
Dia menawarkan solusi berupa pembangunan lahan parkir dekat daerah penyangga. Kemudian, pemerintah harus menyiapkan bus angkutan atau moda transportasi yang terintegrasi.
Menurut Lulung, Ahok sudah mulai melakukan hal itu. Tapi, dia memperingatkan Ahok agar tidak terburu-buru, dan berkoordinasi dengan daerah penyangga.
"Pemerintah pusat harus ikut serta supaya bisa atasi dan mengurai kemacetan," tuturnya.
