BURSA KETUA UMUM GOLKAR: Syahrul & Indra Enggan Setor Dana

Kabar24.com, JAKARTA — Dua calon ketua umum, Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo, menolak menyerahkan iuran Rp1 miliar sebagai persyaratan untuk bersaing menjadi Slipi 1 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Selain kedua orang itu menolak, enam bakal calon yang akan berkompetisi menjadi ketua umum Partai Golkar adalah Mahyudin, Ade Komarudin, Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Setya Novanto, dan Airlangga Hartarto telah menyerahkan iuran.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia Pengarah Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid di kantor pusat partai berlambang beringin di Slipi, Jakarta, Jumat (6/5/2016). “Saya putuskan enam orang kader Golkar yang lolos verifikasi.”

Untuk Syahril dan Indra, panitia pemilihan ketua umum Partai Golkar masih menunggu sampai dengan hari ini (Sabtu, 7/5/2016).

Sementara itu, KPK disebut-sebut melarang Partai Golkar untuk menarik iuran Rp1 mi-liar kepada masing-masing calon ketua umum yang akan meng-ikuti Munaslub pada 23-26 Mei 2016 di Bali.

Menurut Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian di gedung KPK Jakarta, Rabu (4/5/2016), KPK menilai iuran Rp1 miliar itu tidak boleh karena baik calon yang akan dipilih itu adalah penyelenggara negara se-perti anggota DPR, bupati, gubernur, wali kota. “Jadi yang memberi dan mene-rima itu bisa saja pejabat/penyelenggara negara. Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena itu dilarang memberikan sumbangan Rp1 miliar di dalam munaslub ini,” kata Lawrence.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan para calon ketua umum boleh menyumbang untuk pelaksanaan Munaslub Partai Golkar selama dana terse-but jelas asal sumbernya.

“Bahwa ini semua gotong royong untuk membantu panitia guna penyelenggaraan itu. Tidak ada salahnya kalau menyumbang kan, asal jelas dari mana uangnya,” kata Wapres Kalla seusai menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di JIExpo Kemayoran Jakarta, Kamis (5/5/2016), seperti ditulis Antara .

Dia menjelaskan sumbangan tersebut bertujuan untuk membantu panitia penyelenggara dalam menggelar Munaslub, bukan sebagai iuran wajib dari para calon ketua umum. “Ini bukan mahar sebenarnya, ini kan sumbangan untuk panitia. Jadi tujuannya diubah, bukan cara untuk orang mendaftar [se-bagai calon ketua umum], tetapi untuk berpartisipasi dalam kepanitiaan.”

Terkait penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai pengaturan mahar dalam Munaslub Partai Golkar merupakan bentuk gratifikasi, Wapres Kalla menilai hal itu salah dalam penulisan format peraturan. “Karena itulah, sebenarnya formatnya salah. Kalau menyumbang untuk panitia kan tidak ada soal,” katanya.

PERSIAPAN CALON

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Mahyudin resmi mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon ketua umum pada Rabu (4/5). “Saya juga siap melakukan partisipasi sumbangan,” ujarnya.

Dia menuturkan siap mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

Sementara itu, Airlangga Hartarto menyebut kewajiban pembayaran iuran Rp1 miliar bagi bakal calon Ketua Umum Golkar merupakan hal biasa. “Dalam setiap Munas, Rapimnas itu ada kontribusi gotong- royong, dan hal itu tercantum di AD/ART. Iuran dan kontribusi, itu suatu hal yang biasa sebagai tiang demokrasi di alam demokrasi,” ujarnya, kemarin.

Sebaliknya, Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menolak membayar uang pendaftaran. “Saya tetap tak ingin membayar sepeser pun. Saya datang dengan idealisme dan cita-cita yang tulus,” ujarnya saat ditemui seusai men  daf  tar sebagai bakal calon ketua umum di kantor DPP Partai Golkar, Rabu (4/5).

Syahrul juga tak masalah jika nanti dirinya dicoret dari daftar nama bakal caketum oleh tim verifikasi. “Ya sudah coret saja, inti nya saya gak mau bayar,” tukasnya.

Berbeda dengan sikap Syahrul, Ketua DPR Ade Komaruddin lebih memilih untuk bermain aman. Meski enggan, Akom—sapaan politisi ini—menuturkan akan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Ketua Komite Pemilihan Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rambe Kamaruzzaman me  mak-lumi sikap Syahrul Yasin Limpo yang menolak untuk memberikan uang pendaftaran yang ditetapkan oleh Steering Committee.