SUAP PEMBANGKIT LISTRIK MIKROHIDRO: Menteri ESDM Dipanggil KPK

Bisnis.com, JAKARTA --  Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai saksi kasus dugaan penerima suap terkait proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua, tahun anggaran 2016.

"Sudirman Said dipanggil sebagai saksi untuk tersangka RB (Rinelda Bandaso)," kata pelaksana harian (plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Jumat (13/11/2015).

Namun, hingga saat ini, Sudirman belum tiba di gedung KPK.

Sudirman adalah pejabat kedua ESDM yang dipanggil dalam kasus ini setelah KPK memeriksa Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Maulana.

Dewie Yasin Limpo selaku anggota Komisi VII DPR yang mengurusi masalah energi pernah melakukan rapat bersama dengan Menteri ESDM Sudirman Said beserta jajarannya pada 8 April 2014. Pada rapat tersebut Dewie menyinggung potensi pembangunan pembangkit listrik baru di wilayah Papua, meski daerah tersebut bukan daerah pemilihan Dewie.

Menteri ESDM terhadap usulan tersebut menurut anggota Komisi VII dari fraksi PAN Jamaluddin Jafar yang diperiksa KPK pada Kamis (5/11) tidak merespon terhadap masukan tersebut.

Pengacara Dewie, Samuel Hendrik pada 11 November lalu mengatakan bahwa Kepala Dinas ESDM Deiyai bernama Irenius Adi yang datang menemui Dewie untuk menyampaikan proposal.

"Pada saat beliau (Dewie) sedang rapat kerja dengan kementerian, Irenius datang dan menitipkan kepada Ibu Dewie dan minta disampaikan ke kementerian. Itu sekitar Maret," kata Samuel.

Menurut Samuel, asisten Dewie yang bernama Rienelda yang mempertemukan keduanya.

"Oh si Rienelda Bandoso yang mempertemukan. Jadi Irenius datang bersama Rienelda di pintu ruang rapat Komisi VII. Rienelda jadi staf ibu Dewie itu baru dua bulan. Itu yg perlu diketahui," tambah Samuel.

Dewie Yasin Limpo ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh petugas KPK di bandara Soekarno Hatta, Tangerang, 20 Oktober 2015.

Dewie beserta asistennya Bambang Wahyu Hadi dan sekretaris pribadinya bernama Rinelda Bandaso diduga menerima suap dari pengusaha PT Abdi Bumi Cendrawasih bernama Setiadi dan Kepala Dinas ESDM Deiyai bernama Irenius Adi. Setiadi dan Irenius ditangkap petugas KPK di satu rumah makan di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara.

Suap diberikan untuk memuluskan proyek PLTMH yang bernilai sekitar Rp250 miliar agar masuk APBN 2016. Saat penangkapan ditemukan uang 177.700 dolar Singapura yang merupakan bagian pemberian pertama sebesar 50 persen dari nilai "commitment fee".

Bambang, menurut KPK berperan aktif seolah-olah mewakili Dewie dengan Rienelda untuk menentukan nilai komitmen sebesar 7 persen dari total proyek.

Proyek itu merupakan bagian dari proyek unggulan pemerintah untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW) yang diluncurkan pada 4 Mei.

Dewie, Bambang dan Rinelda disangkakan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

KPK juga menjerat Irenius dan Iriadi dengan pasal pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.