Kabar24.com, JAKARTA—Komisi I DPR meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pengadaan satelit untuk keperluan operasional pemerintahan dan militer di Tanah Air.
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengaku pengadaan satelit untuk keperluan pemerintahan dan militer sudah dibicarakan sejak 2012. Meski begitu, hingga saat ini belum ada keputusan politik terkait hal tersebut.
“Sekarang Komisi I coba mengangkat masalah ini lagi, sudah ada pembicaraan serta langkah-langkah awal dari pemerintah, dalam hal ini melalui Kemeninfo dan Kemhan,” katanya dikutip dari laman DPR, Selasa (20/10).
Mahfudz menambahkan Indonesia memiliki kesempatan untuk menggunakan satelit dengan frekuensi L-Band, atau seperti satelit Garuda I di orbit 1-2-3 yang saat ini sudah keluar dari orbit dan tidak berfungsi.
Dalam diskusi Operator Regular Meeting (ORM) yang digelar di London, Indonesia diberikan batas waktu hingga 7 Desember 2015 untuk kembali menggunakan frekuensi L-Band.
“Kami minta kepada Kemeninfo dan Kementerian Pertahanan untuk sama-sama mengambil langkah menyelematkan frekuensi L-Band. Hal ini juga harus berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo, karena waktu yang sudah sangat mepet ini,” tuturnya.
Mahfudz memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk pengadaan satelit baru yang sesuai dengan spesifikasi di orbit termasuk di frekuensi L-Band itu sekitar US$500 juta.
DPR Minta Pemerintah Segera Lakukan Pengadaan Satelit
Komisi I DPR meminta pemerintah segera mengeluarkan kebijakan pengadaan satelit untuk keperluan operasional pemerintahan dan militer di Tanah Air.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Penulis : Ringkang Gumiwang
Editor : Rustam Agus
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
2 jam yang lalu
Setelah GJTL, Giliran Saham ABMM Diborong Lo Kheng Hong
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
42 menit yang lalu
Pengamat Sebut 3 Alasan Masyarakat RI Masih Terima Dinasti Politik
1 jam yang lalu