Bisnis.com, JAKARTA--Kepolisian Negara Republik Indonesia (KPK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dokumen yang dibutuhkan untuk menangani kasus yang menjerat Bambang Widjojanto.
Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti, mengatakan KPK harus menyerahkan dokumen yang diperlukan Polri untuk menindaklanjuti penyidikan kasus yang ditanganinya. Pasalnya, hal tersebut telah menjadi ketetapan pengadilan, seperti yang dimohonkan Polri.
"KPK juga pernah datang ke Mabes Polri untuk meminta dokumen terkait masalah yang menjerat beberapa anggota Polri, dan kami memberikannya. Kami juga memerlukan hal seperti itu, katanya di Komplek Istana Kepresidenan," Jakarta, Jumat (6/2/2015).
Badrodin menuturkan apa yang dilakukan Polri bukanlah manuver yang dilakukan untuk memperkeruh situasi, tetapi salah satu langkah administrasi yang harus dilalui untuk melanjutkan penyidikan.
Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan ketetapan untuk melakukan penyitaan dokumen terkait hasil perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Akan tetapi, ketetapan itu ditujukan untuk menyita dokumen yang ada di Mahkamah Konstitusi.
Pratikno pun menyebut Presiden Joko Widodo telah memberikan instruksi untuk menahan diri, dan tidak melakukan tindakan yang dapat membuat masyarakat resah, seperti penggeledahan Gedung KPK.
